Berita online Lampung Tengah

Sastra Kini Mengarah ke Dunia Maya: "Jakarta - Saat ini karya sastra tidak terbatas pada lembaran kertas. Karya sastra berupa puisi atau prosa juga tersebar dalam bentuk digital di dunia maya. Melalui blog pribadi, situs jejaring sosial, mickroblogging atau web, siapa pun dapat menyebarkan karyanya. Agaknya, fenomena sastra saat ini sudah bergeser ke dunia maya. 'Karya sastra kalau dilihat dari ruang budaya di media massa cetak jadi berkurang, tapi di media massa dunia maya justru meningkat,' ujar Kepala Perpustakaan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Endo Senggono, Minggu (23/1/2011) di PDS HB Jassin, Jakarta. Perkembangan teknologi, kata Endo, tampak membawa sastra Indonesia ke arah dunia maya. Semua orang ingin mencoba menulis karya sastra yang dulu seolah hanya milik para sastrawan ternama. Sayangnya, kata Endo, peningkatakan minat menulis tersebut tidak diiringi meningkatnya minat baca masyarakat. 'Minat baca sama saja. Dari oplah buku yang terbit belum pernah ada yang luar biasa. Katakan Laskar Pelangi, Ayat-ayat Cinta, tapi yang lain, tidak,' ujarnya. Akibatnya, kualitas karya masyarakat di dunia maya tidak sebaik karya sastra pujangga sebelum ditemukannya internet. Meskipun demikian, mutu tulisan di dunia maya tersebut dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Karya-karya di dunia maya itu pun, kata Endo, akan mengalami seleksi kualitas dengan sendirinya. Masyarakat dengan sendirinya akan menyaring mana karya yang berkualitas dan mana yang tidak. 'Paling enggak, yang membaca punya teman yang dikenal, nanti terseleksi sendiri, mana yang disenangi pembaca, mana yang tidak,' kata Endo. Menurut Endo, jumlah pencinta sastra di Indonesia tergolong sedikit. Sebagai pengelola Pusat Dokumentasi Sastra Selengkapnya "

LAMR di Jakarta Siap Menjadi Agen Kebudayaan Riau: "Pekanbaru, Riau - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Jakarta akan memberikan fasilitas cuma-cuma bagi masyarakat Riau yang ada di Jakarta yang akan melaksanakan prosesi pernikahan putra-putrinya. Gebrakan ini dilakukan untuk terus mensosialisasikan adat istiadat dan kebudayaan Melayu Riau di ibukota. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan antara Pengurus Pusat LAMR di Pekanbaru dengan Badan Perwakilan LAMR di Jakarta, Sabtu (22/1/11) di Balai Adat Melayu Riau jalan Diponegoro Pekanbaru. 'Untuk iven-iven kekeluargaan bagi masyarakat Riau di Jakarta kita harapkan sudah bisa melibatkan LAMR. Kami sudah menyepakati untuk menggratiskan dan membantu pelaksanaan upacara perkawinan masyarakat kita di sana seperti menggratiskan tempat dan prosesi upacara perkawinan dengan syarat yang dibantu tersebut mau melaksanakan upacara perkawinan sesuai dengan adat dan istiadat Melayu Riau,' kata Ketua Badan Perwakilan LAMR Jakarta yang juga Ketua Persatuan Masyarakat Riau Jakarta (PMRJ), Ir Lukman Edy. Bantuan cuma-cuma ini diberikan LAMR dan PMRJ untuk kembali membangkitkan semangat kebudayaan Melayu dan mensosialisasikan upacara perkawinan khas Riau ini di tingkat nasional. Selama ini, kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, banyak masyarakat Riau di Jakarta yang melaksanakan pesta perkawinan, terutama yang mendapatkan menantu bukan asal Riau, tidak lagi menggunakan prosesi khas Riau sehingga banyak generasi muda di sana tidak lagi mengenal kebudayaan Melayu Riau. 'Jika ada yang mau melaksanakan sesuai upacara perkawinan adapt Riau maka kita akan menyediakan gedungnya seperti di Anjungan Riau di Taman Mini Indonesia Indah. Dengan demikian upacara perkawinan ini akan menjadi semacam sosialisasi bagi kita,' kata Lukman Edy lagi yang menyebutkan pihaknya berkomitmen untuk terus menjadi agen kebudayaan dan kesenian Melayu di Jakarta serta di luar negeri. Hadir dalam pertemuan kemarin diantaranya Ketua LAMR Prof Suwardi MS, Ketua Dewan Penasehat LAMR Ahmad Bebas, Sekretaris LAMR Husnan Sekh, Ketua LAMR Jakarta Lukman Edy dan jajaran Selengkapnya "

Pemkot Harap Pemprov Bangun Museum Daerah: "Pangkalpinang, Babel - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang, Akhmad Elvian berharap Provinsi Babel segera mendirikan beberapa obyek wisata, seperti museum daerah, Taman Budaya, dan perpustakaan daerah. Pasalnya, selama ini, pemprov dinilai masih kurang memperhatikan permasalahan pariwisata khususnya yang bersifat sejarah, apalagi pembangunan itu merupakan kewenangan provinsi. “Seharusnya kewenangan provinsi mendirikannya. Museum daerah, perpustakaan daerah. Taman budaya seharusnya juga ada. Kita berharap provinsi segera mendirikan museum daerah, sebagai obyek wisata sejarah,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (22/1). Dikatakan Elvian, selama ini, pihaknya telah membuat sebuah program wisata lawatan sejarah dan budaya dengan bekerjasama dengan kabupaten lainnya. “Untuk obyek wisata lawatan sejarah dan budaya sudah sampai tingkat nasional setiap tahun, dan kita besinergi dengan kabupaten lain,” ujarnya. Beberapa tempat lawatan sejarah yang dikunjungi, melihat rute menara air minum di Jl Menara Bukit Baru yang dibangun oleh Belanda sejak tahun 1927. Dulu sumber air di Pangkalpinang ada tiga yakni di Desa Pedindang, Dul dan Mangkol. Ke rumah Residen, dan Tamansari. “Sebagian masyarakat juga tidak tahu bahwa RSU Timah dan Kantor PT Timah juga merupakan sejarah dimana pendiriannya bersamaan dengan pemindahan Ibukota dari Mentok ke Pangkalpinang, saat itulah adanya pemisahan mengenai administrasi pemerintahan dan penambangan,” imbuhnya. Sumber: http://www.bangkapos.com Sumber Foto: http://id-id.facebook.com Selengkapnya "

Undang-Undang Kebudayaan Mendesak: "Padang, Sumbar - Undang-Undang Kebudayaan sebagai panduan kebijakan nasional dan payung hukum penyusunan Rencana Induk Kebudayaan yang hingga saat ini belum dimiliki sangat mendesak dibutuhkan keberadaannya. Hal itu mengemuka di sela-sela Lokakarya Pengembangan Lembaga-lembaga Kebudayaan di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang dengan wilayah kerja Sumbar, Bengkulu, dan Sumatera Selatan di Auditorium Gubernuran Sumbar, Senin (24/1/2011). Salah seorang pembicara yang juga anggota DPRD Sumbar, Abel Tasman, mengatakan, hingga sejauh ini Pemerintah RI bahkan belum memiliki rencana induk kebudayaan yang semestinya bisa menjadi acuan pembangunan. Ketiadaan Undang-Undang Kebudayaan itu kemudian mewujud dalam politik anggaran pada bidang-bidang atau sejumlah lembaga yang bersentuhan langsung dengan urusan kebudayaan. Sebelumnya, Kepala Taman Budaya Provinsi Sumnar Asnam Rasyid mengatakan, peran laboratorium dengan menyelenggarakan pelatihan, diskusi, eksperimentasi, sarasehan, dan sebagainya kini hilang dari lembaga yang dipimpinnya. Ketua Demisioner Dewan Kesenian Sumatera Barat Prof Harris Effendi Thahar pada hari yang sama mengatakan, kondisi kurangnya anggaran terjadi juga pada lembaga yang dipimpinnya. 'Bahkan kami harus memutus sambungan telepon, memberhentikan staf tata usaha, dan berhenti langganan koran karena memang kurang anggaran,' kata Harris, yang juga Guru Besar Tetap Bidang Pendidikan Sastra Universitas Negeri Padang itu. Sumber: http://oase.kompas.com Selengkapnya "

Bahasa Indonesia Menggema di Forum Parlemen se-Asia Pasifik: "Ulaanbaatar, Mongolia - Dalam sejumlah pertemuan internasional maupun regional, Bahasa Inggris menjadi bahasa pengantar. Namun di forum parlemen se-Asia Pasifik, delegasi Indonesia memilih menggunakan Bahasa Indonesia. Saat memperkenalkan anggota delegasi usai pembukaan pertemuan APPF ke-19 di State Palace, Ulaanbaatar, Mongolia, Senin (24/1/2011), ketua delegasi Indonesia, Hidayat Nur Wahid menggunakan bahasa nasional. "Indonesia pernah jadi tuan rumah APPF menyadari forum ini sangat penting dan layak untuk disukseskan," ujar Hidayat di awal pidato. Dia lantas mengenalkan 12 delegasi Indonesia yang hadir, antara lain Laode Ida, Roy Suryo, Azwar Abu Bakar dan Litha Branta. Dalam perbincangan dengan detikcom sebelumnya, Hidayat menyampaikan komitmen delegasi Indonesia untuk menyampaikan pandangan atau pun pendapat dalam forum menggunakan Bahasa Indonesia. Di acara ini ada 7 bahasa yang digunakan yakni Bahasa Indonesia, Mongolia, China, Jepang, Rusia, Inggris dan Korea. "Penggunaan bahasa Indonesia dan Melayu oleh negara pemakainya sudah diputuskan tahun lalu. Malaysia sudah saya ingatkan tapi katanya penerjemahnya belum bagus," terang politisi ini. Dia menyampaikan, penggunaan Bahasa Indonesia di forum internasional maupun regional merupakan bagian dari diplomasi. Hal ini penting untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. "Jangan sampai kita hanya mengekor. Bisa ditunjukkan dengan penggunaan bahasa kita sendiri,"tambah Hidayat. Ketika menyampaikan pandangan, delegasi negara-negara di APPF memilih menggunakan bahasa nasionalnya. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Selengkapnya "

Institusi Hukum Adat di Aceh Diperkuat: "Banda Aceh, NAD - Direktur Peole Crisis Centre (PCC) Iskandar mengatakan institusi hukum adat di Provinsi Aceh perlu diperkuat, sehingga fungsinya sebagai lembaga penyelesai masalah bisa berjalan optimal. 'Institusi hukum adat sempat vakum ketika konflik Aceh berkecamuk. Karena itu, perlu diperkuat kembali keberadaan institusi hukum adat ini,' katanya di Banda Aceh, Senin. Penyataan itu disampaikannya ketika mempublikasikan hasil penelitian PCC terhadap hukum adat. Penelitian mengambil sampel dua gampong (desa) di Kabupaten Aceh Besar. Ia mengatakan keberadaan institusi hukum adat di Aceh sudah diterapkan sejak Kesultanan Iskandar Muda, yang bertugas menyelesaikan berbagai masalah masyarakat gampong. Namun, kata dia, pelaksanaan hukum adat di Aceh sempat terhenti karena konflik bersenjata. Kondisi keamanan saat itu serta adanya intervensi para pihak membuat pelaku di institusi hukum tidak bisa bekerja. 'Institusi hukum adat ini berupa geusyik atau kepala gampong, tuha peut atau lembaga musyawarah masyarakat dan tokok gampong. Institusi ini bertugas menyelesaikan masalah di tingkat gampong,' katanya. Menurut dia, perdamaian yang berlangsung sekarang ini merupakan momentum menerapkan kembali hukum adat. Keberadaan hukum adat itu juga diperkuat UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). 'Hukum adat ini merupakan amanah undang-undang dan harus dijalankan. Oleh karena itu, keberadaan institusi hukum adat tersebut perlu diperkuat, sehingga mampu menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di gampong,' katanya. Ia menyebutkan, biasanya proses penyelesaian masalah dengan hukum adat dilakukan Selengkapnya "

DKB Gelar Festival Seni dan Budaya: "Balikpapan, Kaltim - Dalam rangka memperingati hari kebangkitan nasional, Dewan Kesenian Balikpapan (DKB) menggelar acara Art and Culture Festival (festival seni dan budaya) yang akan diadakan padatanggal 22 hingga 28 Mei 2011 di kawasan Banua Patra. Ketua DKB Darwis M. Noor mengatakan, pihaknya akan menggelar seni budaya nusantara selama satu minggu, karena ragam etnis dan suku di kota Balikpapan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai aset kota Balikpapan. “Balikpapan memiliki segudang kekayaan seni budaya,” kata Darwis kepada Balikpapan Pos saat ditemui di kantornya kemarin. Kesenian Tradisional, lanjut Darwis, harus terus di galakkan dan dipromosikan sedini mungkin. Melalui seni budaya rasa persatuan bangsa bias direkatkan. Apalagi kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Menteri Pariwista dan Kebudayaan RI karena kota Balikpapan akan menjadi salah satu kota budaya di Indonesia “Harapan kami selain promosi Seni Tradisional akan memdongkrak wisata domestik dan manca negara. Selain paguyuban yang ada di Balikpapan, penyelenggara akan mengundang Kesenian Tradisional dari luar kota,” imbuh Darwis. Ia menambahkan, di sisi panggung utama akan ada pengobatan orang-orang sakit dari suku Dayak. Workshop manik dan anyaman, workshop kain tenun alap doyo, serta kuliner khas Kalimantan dan Nusantara. Sementara itu Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan (FKPB) Leo Sukoco mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya acara tersebut, sebab kegiatan seni budaya nusantara merupakan sarana untuk mempromosikan kota Balikpapan sebagai kota multi etnis. “Harapan kami dalam acara ini seluruh paguyuban akan menampilkan masing-masing keseniannya,” ujar Leo. Selengkapnya "

Jambi Ikut Festival Gendang di Malaka: "Jambi - Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, akan mengutus tim kesenian untuk mengikuti Festival Gendang Nusantara ke-14 di Malaka pada April 2011. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Kerinci Arlis Harun di Jambi, Rabu (26/1/2011), mengatakan, Festival Gendang Nusantara itu setiap tahun digelar secara bergantian di negara-negara Asia rumpun Melayu. 'Festival Gendang Nusantara itu akan diikuti sejumlah negara rumpun Melayu dan beberapa provinsi di Indonesia,' katanya. Ia mengatakan, negara yang akan mengikuti festival tersebut, di antaranya, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Madagaskar. 'Sedangkan dari Indonesia, sejumlah daerah yang berakar rumpun Melayu akan mengikuti festival tersebut, antara lain Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, serta semua provinsi di Sumatera,' katanya. Kabupaten Kerinci akan mengutus 25 orang penabuh gendang dan tim tari yang akan tampil membawakan dua tarian, yakni tari Sike dan Talau. Ia mengatakan, keikutsertaan Kabupaten Kerinci pada Festival Gendang Nusantara tersebut merupakan untuk yang pertama kalinya mewakili Provinsi Jambi. Keikutsertaan Kabupaten Kerinci pada Festival Gendang Nusantara di Malaka tersebut memberi kebanggaan bagi pemerintah setempat, sekaligus mempromosikan Kerinci sebagai daerah wisata. 'Ikut sertanya Kabupaten Kerinci dalam festival tersebut dilatarbelakangi seringnya daerah ini menggelar atraksi kesenian yang sudah diagendakan setiap tahun lewat Festival Masyarakat Peduli Danau Kerinci (FMPDK),' katanya. FMPDK yang digelar setiap tahun itu dihadiri oleh tamu dari dalam Selengkapnya "

Lindungi Bahasa Indonesia untuk Generasi Muda: "Jakarta - Bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian khusus dalam hal pelestariannya. Jika tidak, dikhawatirkan masyarakat Indonesia semakin terbawa arus westernisasi atau budaya kebarat-baratan. Hal ini sangat disadari oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) Kementerian Pendidikan Nasional. Menurut Yeyen Maryani, Sekretaris BPPB Kemendiknas, lembaganya melakukan banyak program untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Salah satunya, program pengkajian yaitu pengembangan kosakata. Dia menambahkan, tujuan pengembangan kosakata ini untuk mengurangi penggunaan istilah asing di masyarakat. Sehingga, jika sudah ditemukan padanan kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia, maka penggunaan istilah asing akan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Selain itu, juga dilakukan perlindungan kepada bahasa agar tidak punah, baik itu bahasa daerah maupun bahasa nasional itu sendiri (bahasa Indonesia). Yeyen menjelaskan, bentuk perlindungan dapat berupa kajian melalui dokumentasi atau revitalisasi. “Kita wajib melindungi supaya bahasa itu tidak hilang,” ungkapnya. Program lainnya, lanjut Yeyen, adalah program pembinaan yang lebih terkait pada pengguna dan penggunaan. Salah satunya membina bahasa Indonesia supaya tetap berkembang dan bercita-cita menjadi bahasa dunia. “Bahasa Indonesia itu harus dibina khususnya penuturnya, bagaimana menyadarkan orang, meningkatkan sikap positif orang agar cinta pada bahasa Indonesia, sehingga dalam berkomunikasi lebih senang menggunakan bahasa Indonesia,” imbuh Yeyen. Hal serupa juga dilakukan di luar negeri terhadap bahasa Indonesia, karena sudah lebih dari 159 pusat kajian bahasa Indonesia di negara-negara lain itu. Hal ini diharapkan supaya secara bertahap dan berkelanjutan penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri terus meningkat. Yeyen mencontohkan kata produksi, yang berasal dari bahasa Inggris yaitu production, karena tidak ada konsep produksi dalam bahasa daerah maka diambil kata produksi dengan Selengkapnya "

Budaya Betawi Harus Tampil di Panggung Internasional: "Jakarta - Untuk dapat mempertahankan seni budaya yang menjadi ciri khasnya, masyarakat Betawi harus bisa tampil percaya diri mempertahankan seni budaya peninggalan nenek moyangnya tersebut. Terlebih, masyarakat Betawi hidup dan tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Oleh karena itu, penelitian tentang kebudayaan Betawi dirasa tidak cukup hanya ditampilkan di dalam negeri saja, melainkan harus dan dapat tampil dengan percaya diri di panggung internasional. "Kita yang punya kampung, jadi kita tidak punya alasan untuk menutup-nutupi diri lagi. Budaya yang kita miliki harus terus ditampilkan tidak hanya di dalam negeri, tapi juga harus tampil di panggung internasional. Seperti di negeri Belanda yang pernah menjajah Indonesia dahulu," ujar Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta, usai memberikan sambutan dalam peluncuran buku karya Ridwan Saidi yang berjudul Potret Budaya Manusia Betawi, di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (26/1). Dijelaskan Fauzi Bowo, kota Jakarta tidak bisa lepas dari budaya Betawi. Karena, Jakarta dan Betawi merupakan cikal bakal lahirnya kota Jakarta dan merupakan bagian sejarah dari bangsa Indonesia. Dengan adanya buku karangan Ridwan Saidi ini, Bang Fauzi, sapaan akrabnya berharap, dapat menambah pengetahuan para generasi muda Betawi tentang kebudayaannya di zaman dahulu dan saat ini, serta dapat melakukan upaya untuk melestarikannya. "Karena buku adalah salah satu media yang paling efektif untuk ilmu dan pengetahuan," ungkapnya. Di antara orang Betawi yang ada saat ini, sambungnya, Ridwan Saidi merupakan sosok yang paling rajin melakukan riset dan penelitian mengenai kebudayaan Betawi. "Ridwan Saidi adalah aset bagi masyarakat Betawi. Ia bagaikan kamus, ensiklopedi dan pusat informasi bagi orang Betawi," kata Fauzi Bowo. Ke depan, ia berharap akan ada lebih banyak lagi individu yang mau menulis dan mengembangkan informasi tentang budaya Betawi baik di dalam negeri hingga ke mancanegara. Hal itu perlu dilakukan agar budaya Selengkapnya "

Seminar Buton dan Gelar Seni Budaya di atas Kapal: "Kendari, Sultra - Sejarah maritim masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), akan dibahas melalui seminar yang akan digelar di atas kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-45 Sultra. 'Saya bersama Gubernur Sultra, Pak Nur Alam, sudah bertemu Direktur PT Pelni, Ny Jusabela Sihea, mohon bisa menggunakan kapal mereka sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan seminar tentang Arung Sejarah Maritim masyarakat Buton,' kata Wali Kota Bau-Bau, Amirul Tamin, melalui telepon dari Bau-Bau, Senin (24/1/2011). Menurut Wali Kota Amirul, Direktur PT Pelni Ny Jusabela Sihea sangat merespons permintaan Gubernur Sultra tersebut. 'Menyambut HUT ke-45 Sultra pada 27 April 2011, PT Pelni akan menyediakan kapal untuk digunakan penyelenggaraan berbagai kegiatan seminar maupun rapat-rapat oleh Pemerintah Provinsi Sultra selama sepekan,' katanya. Wali Kota Amirul mengatakan, selain kegiatan seminar dan rapat-rapat kordinasi panitia penyelenggara HUT Sultra, di atas kapal juga akan diselenggarakan sejumlah pagelaran seni budaya dari masing-masing kabupaten dan kota se-Sultra. 'Pokoknya, Pemerintah Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah perayaan HUT Sultra ke-45 ini akan memperlihatkan kepada Pemerintah Provinsi Sultra bahwa Kota Bau-Bau merupakan kota maritim yang letaknya sangat strategis di Kawasan Timur Indonesia,' katanya. Menurut Amirul Tamim, perayaaan HUT Sultra yang akan diselenggarakan di Kota Bau-Bau tersebut merupakan yang pertama kali dirayakan di luar ibu kota Provinsi Sultra sejak provinsi itu menjadi daerah otonom. Karena itu, ujar Amirul, Pemerintah Kota Bau-Bau akan memanfatkan momentum HUT Sultra yang baru pertama digelar di luar ibu kota provinsi itu untuk memperkenalkan berbagai potensi Kota Bau-Bau, termasuk sejarah maritim masyarakatnya dalam menjelajah perairan Nusantara, bahkan mancanegara. Selengkapnya "

Regenerasi Pungli!: "
'PULANG ngaji jangan langsung nonton televisi sampai tertidur di sofa!' entak ibu menjewer putranya. 'Ayo belajar, mengulang pelajaran hari ini agar lebih meresap ilmunya!'

'Bosan!' timpal Putra. 'Pagi sekolah, sore kursus ini-itu, magrib ngaji, malam belajar lagi! Kata kawan-kawan, yang kerja keras siang-malam cuma anak buah!'

'Kau bicara apa?' sambut ibu, kaget.

'Bicara kalau besar jadi bos!' tegas Putra. 'Bos tak perlu kerja keras, tak perlu sekolah! Yang penting kebal, dibacok tidak mempan! Semua anak buah setor!'

'Maksudmu bos preman yang kalian lihat di pasar atau terminal?' tukas ibu. 'Sudah tak musim lagi! Awak bus antarkota Lampung sudah mogok pekan lalu, disusul kemarin awak bus Jawa Barat di Bandung! Semua itu pemanasan mogok nasional awak angkutan umum menuntut pungli dihabisi, kini sedang dibahas Rakernas Organda di Jakarta!'

'Tuntutan awak bus itu pungli oleh petugas!' timpal Putra.

'Tapi sopir angkot Sukaraja—Tanjungkarang kepada Radio Elshinta justru lebih mengeluhkan pungli preman yang menyebar di segala penjuru!' tegas ibu. 'Berarti, para petugas yang dituding pungli segera membersihkan lebih dulu para calo dan preman! Karena tanpa pungli preman, tekanan pungli terhadap awak bus tidak mencapai titik kritis hingga tidak mampu mereka pikul!'

'Jadi pungli oleh petugas akan bertahan?' sambut Putra. 'Tapi untuk jadi petugas susah! Rajin belajar saja tidak cukup!'

'Maksud ibu, rajin belajar bukan untuk jadi tukang pungli juga!' entak ibu. 'Kenapa kau tak berpikir jadi dokter, pilot atau...'

'Aku ingin jadi dokter? Pilot?' timpal Putra. 'Teman sekelasku bisa tertawa seharian!'

'Kenapa kalian putus asa begitu?' kejar ibu.

'Bukan putus asa! Tapi paling realistis!' ujar Putra. 'Coba hitung berapa pilot ada di kota kita? Tidak satu pun! Dokter, juga cuma sedikit! Kenapa begitu? Karena tidak mudah untuk jadi pilot atau dokter! Sedang untuk jadi tukang pungli, cukup memulainya dari tukang parkir gelap di daerah aman dulu!'

'Gawat! Obsesi kalian pungli dan pungli melulu!' entak ibu. 'Pantas sukar membasmi pungli! Dari zaman Kopkamtib Sudomo bukannya kian habis, tapi malah merajalela karena regenerasinya alamiah!'

'Yang lebih menarik, untuk jadi tukang pungli itu tak ada sekolahannya!' timpal Putra. 'Tapi mereka bisa melakukan pekerjaan itu dengan benar-benar profesional, hingga meskipun setiap penguasa dari waktu ke waktu berjanji dalam kampanye bakal menuntaskan pembasmian pungli, tidak satu pun penguasa yang tercatat dalam sejarah berhasil melakukannyai!'

'Kalau dalam cerita ketoprak, untuk tugas berat yang unik begitu raja membuat sayembara, siapa yang berhasil dikawinkan dengan putri raja atau diberi kekuasaan tertentu dalam kerajaannya!' sambut Putra.

'Sekarang juga secara tidak langsung ada sayembara!' tukas ibu. 'Barang siapa mampu melakukan pungli terbaik dengan setoran terbesar, akan mendapat jabatan penting!'

'Pantas, pungli sukar dibasmi!' timpal Putra. ***

===========================
Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi Rabu, 25 Januari 2006. Artikel Buras terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan Bapak H. Bambang Eka Wijaya kembali pulih.
============================================================

"

Seranjang Beda Impian!: "
'BANGUN! Bangun!' entak suami mengoyang tubuh istri yang berteriak-teriak dalam tidur.

'Maling! Ada maling!' jawab istrinya sambil membalikkan badan untuk kembali tidur.

'Bangun dulu!' ujar suami. 'Kalau tidur lagi, mimpi buruk bisa nyambung! Teriakanmu tadi memutus impianku yang indah!'

'Mimpi indah?' istri tersentak dan bangkit ikut duduk. 'Masak kita tidur seranjang, sekasur, sebantal, impiannya berbeda?'

'Maka itu! Tidur seranjang saja impian orang berbeda, ideologi apa pun takkan bisa memaksa warga agar bermimpi sama!' tegas suami.

'Begitulah seharusnya!' timpal istri. 'Justru kebebasan menikmati impian masing-masing itulah yang menjadi inner dinamic sebuah bangsa! Seperti harga sebagai invisible hand yang menggerakkan mekanisme pasar dalam teori Adam Smith, impian juga menjadi invisible hand yang menggerakkan mekanisme kehidupan berbangsa dan bernegara!'

'Sebab itu, istilah invisible hand tak harus ditafsirkan negatif seperti tangan hantu yang merusak impian tertentu!' sambut suami. 'Tapi, seperti harga dalam terminologi Adam Smith, impian sebagai invisible hand dalam mekanisme berbangsa adalah nilai!'

'Nilai memang sinonim harga!' tegas istri. 'Setiap nilai mendorong setiap warga yang meyakininya untuk mewujudkan atau menghindarinya, lewat suatu tawar-menawar dalam proses demokrasi! Demokrasi pun, tak ayal, menjadi sinonim pasar, tempat tawar-menawar nilai, tawar-menawar impian!'

'Dalam demokrasi, setiap warga berhak mewujudkan impian yang diyakininya sesuai harga yang disepakati bersama warga sebangsa!' timpal suami. 'Berlangsungnya proses tawar-menawar secara terbuka itu meniscayakan demokrasi sebagai jalan mewujudkan impian lewat jalan damai!'

'Maka itu, tak pada tempatnya jika dalam proses tawar-menawar itu terjadi pemaksaan, karena demokrasi tercipta sebagai 'pasar' tempat orang meraih impiannya secara damai!' timpal istri. 'Amat tak etis jadinya, mendiskredit suatu golongan yang membawa nilai-nilai yang diyakininya ke proses tawar-menawar di arena demokrasi sebagai invisible hand negatif, dianggap sebagai ancaman bagi proses transisi!'

'Justru sebaliknya, proses transisi atau reformasi jadi tersendat-sendat akibat adanya kecenderungan pemaksaan kehendak, mewarnai proses tawar-menawar di 'pasar' demokrasi dengan bayang-bayang kekerasan!' tegas suami. 'Gejala itu hanya bisa dihilangkan jika setiap kita menghormati impian orang lain di antara sesama kita! Seranjang saja impian berbeda, bagaimana memaksa orang lain harus sama impian dengan kita! Mustahil!' ***

============================================================
Pembaca budiman: Buras ini pernah dimuat dalam Lampung Post edisi 3 Juni 2006. Artikel buras terkini akan kami sajikan setelah kondisi kesehatan Bapak H. Bambang Eka Wijaya pulih kembali.

===================================================

"

"Ini Adalah Indikasi Perdagangan Manusia": "Persoalan seperti tak henti-hentinya menimpa buruh migran Indonesia. Beberapa waktu lalu, muncul kasus Sumiati, yang bibir bagian atasnya digunting oleh majikannya di Arab Saudi. Lalu, ada kasus Kikim Komalasari, yang disiksa sampai tewas oleh majikannya di Arab Saudi, dan jenazahnya dibuang ke tong sampah. Migrant Care mencatat, pada tahun 2010, terdapat 45.845 masalah buruh migran, sementara pada tahun 2009, terdapat 5.314 kasus kekerasan dan 1.018 kasus kematian buruh migran. Pertanyaannya, kenapa buruh migran Indonesia rentan terkena masalah? Dan apa solusinya? Berikut transkrip diskusi publik Departemen Pendidikan dan Propaganda (DPP) Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP) dengan tajuk "Derita Buruh Migran Indonesia: Apa Jalan Keluarnya?" (3/12/2010). Diskusi ini menghadirkan Nur Harsono (Migrant Care), Beno Widodo (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) dan Jamaluddin Suryahadikusuma (Serikat Buruh Migran Indonesia) sebagai narasumber, dengan moderator, Ruth Indiah Rahayu (PRP). Adapun transkrip ini dikerjakan oleh Rini Kusnadi (PRP). Ruth Indiah Rahayu: Selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya di rumah Dolorosa. Ini merupakan diskusi terbuka yang secara rutin akan diselenggarakan oleh DPP KP-PRP dan diskusi selanjutnya juga akan kita selenggarakan di sini. Mengapa diadakan di sini? Karena sebelumnya, di sini setiap bulan kita selalu mengadakan diskusi. Dan kedua, jika diskusi ini dilakukan di Garuda, biasanya bisa kita lakukan suatu diskusi yang serius tetapi lebih santai daripada jika kita lakukan di sekretariat. Di diskusi pertama ini, kita akan membahas tentang buruh migran, karena masalah ini sedang hangat dan menjadi masalah besar di Indonesia. Sebagai pembicara, kami mengundang Mas Jamaluddin dari SBMI dan satu lagi, Mas Beno Widodo dari KASBI, satu lagi dari Migrant Care, yaitu Mas Nur. Kalau saya baca di Kompas tanggal 26 November, yang secara khusus membahas buruh migran, dalam berita ini, Bank Dunia memberitakan bahwa pendapatan dari buruh migran hingga tahun 2010 sebesar US$7,1 miliar. Kami ingin mendengarkan dari narasumber mengenai problem TKI yang tidak pernah mendapatkan satu kebijakan yang serius dari pemerintah, dan kenapa masalah yang diajukan oleh kawan-kawan adalah moratorium (menghentikan pengiriman buruh migran). Mungkin ada alternatif lain atau terobosan selain moratorium. Ketiga, sebetulnya buruh migran ini perlu atau tidak bagi kita, karena perdebatan di televisi menyatakan, "kalau kita tidak melakukan kebijakan buruh migran, ke mana buruh itu akan bekerja?" dan apa alternatif pekerjaan untuk buruh-buruh yang ada di Indonesia? Ada kawan KASBI yang bisa cerita mengenai kondisi kawan-kawan buruh manufaktur yang banyak dipecat. Silahkan narasumber berbicara dan silahkan partisipasinya dari peserta. Saya persilahkan Mas Beno untuk bicara. Beno Widodo: Selamat malam kawan-kawan. Sebelumnya mohon maaf, agak canggung, karena tidak biasa jadi narasumber. Kalau ngomongin soal buruh migran, tidak secara khusus TKW tapi secara umum TKI, maka menurut KASBI sebetulnya sama dengan soal tenaga kerja yang lain di dalam negeri. Persoalan pokoknya di kemauan negara untuk membuka pekerjaan dan memberikan perlindungan terhadap pekerjanya. Secara khusus TKI ada hubungan dengan negara luar dan saya tidak bicara per kasusnya, karena kasus yang ada sekarang hanya sebagian kecil. Di dalam negeri sendiri, ada ratusan ribu kasus yang dialami oleh calon TKI mulai dari penelantaran, penipuan dan deportasi. Kalau pertanyaannya perlu atau tidak perlu, jawabannya tidak perlu jika negara membuka lapangan pekerjaan. Dan secara ideal negara membuka lapangan pekerjaan, sehingga tidak ada lagi calon TKI dipaksa ke luar negeri. Ini soal kewajiban negara untuk mengambilalih, tidak diserahkan ke pihak swasta. Indonesia cenderung mengikuti saja pasar bebas dan sebetulnya negara harus mengambilalih. Kecenderungan mengikuti pasar bebas menjadi sumber persoalan. Karena diserahkan ke swasta, maka dia hanya cari untung. Itu dua hal yang mungkin seharusnya menjadi jalan keluar, kalau tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, maka negara harus mengambilalih sampai ke level bawah. Concern KASBI lebih banyak menyadarkan pada massa di bawah, pendidikan terhadap keluarga buruh migran maupun buruh migrannya. Ruth Indiah Rahayu: Pendidikannya bagaimana? Beno Widodo: Kita berangkat dari Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah, yang sebetulnya di situ banyak kelemahannya. Yang kita dapati adalah setiap kasus yang terjadi harus mendapatkan persetujuan di tempat. Hal ini tidak diketahui oleh buruh-buruh yang akan berangkat. Kami menjelaskan apa resiko yang akan dihadapi, karena pilihannya tetap ada di kawan-kawan. Mungkin itu dulu sebagai pengantar Ruth Indiah Rahayu: Kalau saya catat dari Mas Beno, seharusnya pengiriman buruh migran ini dilakukan oleh negara, bukan oleh swasta. Apakah negara lain juga melakukan hal yang sama dan apakah ada bedanya jika dilakukan oleh negara dan swasta? Pertanyaan ini bisa dijawab mungkin oleh Mas Nur. Nur Harsono: Saya yakin teman-teman di sini sudah mengerti mengenai persoalan-persoalan TKI, karena teman-teman sudah sering mendapatkan informasi dari koran atau media televisi. Kasus yang paling mendapatkan perhatian publik adalah kasus Sumiyati, dan saya kira yang menjadi catatan adalah kasus TKI dari dulu sampai sekarang, tidak ada bedanya. Tahun 85 itu muncul Nasiroh, TKI asal Cianjur yang mengalami penganiayaan. Ada juga kasus yang muncul di periode Gus Dur, yang melakukan langkah diplomatik dengan menelpon Raja Fahd, dan akhirnya urung dieksekusi. Kasus-kasus ini merupakan hasil dari desain rezim Orde Baru yang dilanggengkan sampai saat ini. Pengiriman TKI ini mulai diatur sejak tahun 80, kemudian tahun 90-an sampai 98. Lalu, ini justru didorong oleh Menteri Pak Sudomo untuk dijadikan program paket transmgirasi, satu paket dengan mengekspor tenaga kerja ke luar negeri, sehingga muncullah Kepmen pada tahun 98-an. Kemudian diprogramkan lagi melalui Permen 104 A dengan target pengiriman 400.000 orang. Dan menjelang terbitnya UU No. 39 Tahun 2004, menargetkan sekian ratus ribu orang ke luar negeri dan berlangsung sampai sekarang. Program ini merupakan produk andalan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Yang konyol lagi, muncul Rencana Strategi Nasional tahun 2010-2014, di mana Depnaker menargetkan 2.500 orang, tapi sebelumnya ada Renstra 2004-2009 yang mendorong 3.500 orang untuk ke luar negeri. Kalau tadi Mas Beno bilang seolah negara absen memberikan lapangan kerja, itu adalah sebuah fakta dan bukti. Dalih untuk mendapatkan devisa justru mengorbankan rakyat dan sebetulnya ini adalah indikasi perdagangan manusia. Kalau kita lihat desainnya dari tahun ke tahun, buruh migran sebagai komoditi adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kalau dulu orang mau jadi TKI karena kemiskinan, tapi sekarang bukan kemiskinan lagi, karena teman-teman kami contohnya, yang bertani sudah tidak mau lagi bertani, karena sudah dianggap terus merugi. Ada juga orang yang sudah punya mobil, tapi masih mau jadi TKI dan bahkan tiga generasi. Nah, kalau ini dijadikan produk andalan oleh pemerintah, maka nuansa ini adalah nuansa komiditi semua, pasal per pasalnya adalah komoditi. Dari sekian ratus pasal, yang berbunyi perlindungan hanya 8 pasal dan sisanya adalah penempatan dan juga pembagian "kue." Artinya, memang faktanya pemerintah sengaja mengkomodifikasi rakyatnya untuk tetap didorong menjadi TKI dengan target devisa. Kalau menghitung remitensinya, pemerintah sangat hafal, tapi kalau satu kasus saja, lima bulan belum tentu gol, karena tidak punya mekanisme penyelesaian kasus. Seolah-olah TKI yang bermasalah selesai dalam perlindungan asuransi. Padahal sulit diklaim, karena yang memegang polis asuransinya adalah PJTKI-nya. Dan ini jadi proyek lagi, karena asuransi proteksi itu ditunjuk oleh menteri, yang sebetulnya adalah pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Menurut kami, penempatan TKI ini tidak boleh dijadikan program nasional. Selama ini dijadikan program nasional untuk mengurangi pengangguran, maka yang terjadi adalah komodifikasi. Jadi, ada harga manusia yang dipertaruhkan. Yang lucu sekarang adalah memberikan HP. Di Saudi, alamat yang ditulis di kertas pun disita dan barang-barang lain juga disita. Menurut saya, boleh jadi TKI asal itu pilihan dan bukan paksaan, dan seharusnya itu program temporary serta tujuannya mengambil ilmu dari TKI untuk diberdayakan di sini. Ruth Indiah Rahayu: Baik. Terus untuk Mas Jamal dari SBMI. Kalau Mas Beno dan Mas Nur mengatakan tadi ada masalah komersialisasi tenaga kerja dan kedua, pengucilan terhadap rakyat dari ruang produksinya. Ini solusinya apa, karena yang saya dengar, tuntutannya selalu pemenuhan hak terhadap tenaga kerja. Bagaimana sikap SBMI? Jamaluddin Suryahadikusuma: Saat ini, pemerintah tidak punya data secara global mengenai berapa buruh migran yang ada di luar negeri. Memang buruh migran ini tersebar di beberapa negara dan nomor 1 ada di Malaysia sebesar 40%, lalu 30% di Arab Saudi, dan sisanya tersebar di Asia Pasifik dan Amerika. Mengenai kasus-kasus TKI, ada kasus sakit akibat kerja dan di sini, kita melihat bahwa sebelum berangkat, calon TKI harus diperiksa secara medis, karena seringkali di sana sakit dan dipulangkan. Lalu, masalah gaji tidak dibayar juga banyak, penganiayaan, dokumen tidak lengkap, pelecehan seksual, dan banyaknya TKI hamil, dan lain-lain. Akar permasalahan itu sendiri berasal dari regulasi. Di sini, kita lihat bagaimana keengganan pemerintah, di mana rezim menolak untuk meratifikasi dan alasan kami mendorong adalah karena isi dari konvensi itu banyak menyangkut hak ekosob dan kemudian politik. Tapi di sinilah, tidak ada kemauan pemerintah untuk meratifikasi, padahal harapannya itu bisa jadi rujukan untuk UU di dalam negeri. Keengganan pemerintah untuk melindungi pekerja rumah tangga―padahal 80% pekerja di luar negeri bekerja menjadi pekerja rumah tangga―terlihat dari keengganan Muhaimin, yang menolak Konvensi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Sampai saat ini, kawan-kawan menuntut hak asuransinya, dan masih mengalami kesulitan, karena asuransi hanya mau membayarkan 30% dari 100% yang seharusnya diberikan. Kita melihat bahwa asuransi yang ada saat ini diberikan pada swasta. Ketika kita bicara buruh migran, maka kita bicara dari hulu ke hilir. Hulunya diperbaiki dulu, baru kemudian hilirnya. Saat ini, buruh migran banyak mendapatkan informasi dari calo, sedangkan pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi. Berdasarkan riset kami, kawan-kawan yang mendapatkan informasi dari pemerintah hanya 0,5% dan sisanya didapat dari PJTKI, tetangga, atau teman yang datang dari luar negeri. Ini beberapa contoh kasus yang ditangani SBMI. Kebanyakan karena kasus bahasa dan ini berkaitan dengan pendidikan, ini jadi persoalan juga. Ruth Indiah Rahayu: Kawan-kawan, saya garis bawahi, dari tiga narasumber, ada beberapa hal yang tampaknya harus kita diskusikan. Saya memperoleh fakta mengenai pengangguran, orang yang tersingkir dari ruang produksinya. Kemudian, tidak ada kemauan politik untuk membenahi hilir dan hulu. Perluasan arti komoditi. Jaminan sosial yang diserahkan ke bisnis keuangan dalam arti asuransi. Saya kira tiga hal ini yang akan kita eksplorasi. Irwansyah (Jemi): Memang kesempatan yang baik, kita bisa diskusi tentang buruh migran, meskipun di media massa juga sudah ramai. Sebetulnya, saya pribadi ada harapan lain, hal baru yang bisa di eksplorasi, karena apa yang disampaikan juga sudah muncul di media massa, soal lemahnya tanggung jawab negara, dan lain-lain. Tapi kalau buat saya pribadi, yang menggelitik adalah dalam perdebatan kurang informasi mengenai solidaritas di antara rakyat miskin, karena teman-teman tadi bilang, yang jadi buruh migran pasti rakyat miskin. Kalau di Jakarta marah dan di TV marah dengan kasus Sumiyati, apakah di kampung mereka juga ada kemarahan mengenai hal itu? Apakah di kampung orang marah mengetahui terus-menerus ada siklus mengirimkan orang untuk dipekerjakan di luar? Kalau tidak ada, terkait solusi, mungkin yang mau cari solusi juga belum muncul. Persoalan buruh migran, saya duga, bukan ada di Indonesia saja. Ini sudah jadi persoalan global, di mana tren negara miskin dan berkembang adalah mengirimkan buruh migran untuk mendapatkan devisa. Apakah ada pengorganisasian politik untuk memperjuangkan hak bersama? Apakah tidak ada solidaritas antar-negara untuk menyelesaikan persoalan ini? Yang terbayang pada saya, nanti justru ada persatuan pekerja di negara-negara tujuan TKI. Saya pikir ini persoalan kemanusiaan dan tentu saja kita harus meminta tanggung jawab pemerintah. Tetapi kalau trennya seperti saat ini, apakah tidak ada persatuan politik di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja? Ken Budha Kusumandaru: Satu hal yang menarik adalah bahwa yang namanya buruh migran ini sebagian besar datang dari pedesaan. Aku melihat bahwa persoalan buruh migran tidak bisa diatasi di kota, persoalan ini hanya bisa diatasi di pedesaan. Dari semua yang tadi disampaikan, kalau aku mengambil kesimpulan yang lebih tegas bahwa sistem yang dibangun negara ini adalah sistem yang mengeksploitasi. Jadi ada persoalan bagaimana pemerintah tidak mau memberikan informasi di pedesaan, ini adalah satu hal yang disengaja. Berhadapan dengan kesengajaan itu, aku melihat bahwa persoalan buruh migran hanya bisa diatasi kalau pengorganisiran buruh migran dijembatani antara kota dengan desa, bagaimana pengorganisiran desa dilakukan. Karena sebagaimana yang dibilang tadi, informasi didapat dari tentangga, calo, dan lain-lain. Hal ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan dari luar. Kalau kita masih menganggap bahwa kita adalah orang yang datang menolong pasti akan ada sekat, sementara yang kita butuhkan adalah mereka berdaya untuk menolong dirinya sendiri. Aku rasa yang perlu kita pikirkan ke depan adalah bagaimana mengorganisir masyarakat pedesaan, model seperti apa, dan ini mungkin bisa dibicarakan antar-serikat buruh, karena persoalan buruh ini tidak berdiri sendiri. Budi Siluet: Menyambung Jemi dan Ndaru bahwa yang jadi buruh migran ini dari desa. Kalau Jemi tadi katakan, apakah hanya warga kota yang memaki? Sebetulnya warga desa juga melakukan itu, hanya saja mereka mengeluh. Dan betul yang dikatakan Ndaru bahwa mereka ini tidak terorganisir dan ini harus ada sambungan dari kota ke desa. Eka Pangulimara: Waktu itu, KASBI pernah mengadakan diskusi dengan tema "Buruh Migran Yang Jadi Budak." Di situ muncul analisa tentang absennya tanggung jawab negara dan apa yang harus dilakukan. Sebuah informasi yang didapat adalah sebuah model pengorganisiran. Model pengorganisiran menurut KASBI yang bisa ditelisik sampai keluarga, bisa menghasilkan FKBMI. Di situ bukan cuma menyoroti buruh migrannya, tapi keluarga itu sendiri yang perlu diberikan penjelasan mengenai buruh migrannya itu, lalu informasi mengenai bagaimana berhadapan dengan calo. Ruth Indiah Rahayu: Mulai dari masalah solidaritas sampai model pengorganisiran untuk menyambungkan kota ke desa. Jamaluddin Suryahadikusuma: Seperti apa yang tadi ditanyakan oleh Jimi tentang kemarahan warga kota dan desa. Kemudian, solidaritas antar-negara pengirim buruh migran dan juga masalah model pengorganisasian buruh migran. Selama ini, SBMI mecoba merujuk pada konvensi internasional perlindungan terhadap buruh migran dan keluarganya. Jadi, yang kita organisir juga buruh migran, calon, mantan, dan juga keluarganya. Kita ada 42 cabang dan itu tidak mudah, karena membangun kesadaran kritis itu tidak mudah. Selama ini, yang jadi pintu masuk pengorganisasian adalah dari mereka yang bermasalah, karena yang tidak punya masalah cenderung tidak peduli. Di desa juga banyak perlawanan dari calo, kepala desa, pemuka agama, yang secara jelas menolak adanya organisasi, karena kepala desa atau pemuka agama juga banyak yang jadi pengirim dan itu juga menyulitkan. Aksi massa di desa juga cenderung disikapi dengan antipati, karena mereka khawatir terhadap kondisi anggota keluarganya yang lain. Desakan agar moratorium dibuka juga cukup luar biasa, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana dampaknya. Solidaritas antar pengirim, ada beberapa organisasi buruh migran di Hongkong. Mereka juga berkoalisi dengan organisasi buruh migran asal Filipina dan saat ini, kepemimpinannya dipegang Purwanti yang jadi koalisi tenaga kerja di Hongkong. Tapi terbatas pada negara Asia Pasifik, terutama Hongkong, karena di luar Hongkong dan Taiwan agak sulit akibat tidak ada libur dari majikannya. Nur Harsono: Memang idealnya buruh migran itu berorganisasi. Namun demikian, buruh migran ini di luar negeri dan ini yang jadi masalah. Di Hongkong ada beberapa organisasi, tetapi di negara lain sangat sulit untuk berorganisasi. Dan yang sekarang belum pernah diaudit adalah berapa pemberian dari agensi ke KBRI yang ada, karena job order dari negara pengguna pasti direkomendasikan oleh KBRI dan KJRI. Itu konon ada bayarannya. Kemudian, di dalam negeri Depnaker mengerahkan SIP. Jadi, itu semacam suap. Kalau dalam negeri, kalau Mas Jamal mengacu pada konvensi, masyarakat tidak mengerti itu. Organisasi itu kebutuhan dan mestinya yang berorganisasi adalah mantan, calon dan keluarga TKI yang mengerti kebutuhan itu. Bagaimana menjembatani antara kota dan desa tadi? Ini perlu perjuangan panjang, yang sebetulnya ini mandat dari SBMI. Dulu Jarnas kongres dan menjadi FOKMI, akhirnya jadi Federasi dan setelah Federasi, jadi Serikat yang sebetulnya tujuannya adalah tidak cair dan kemudian dibuat pendaftaran anggota. Sebetulnya, SBMI ini dulu mandatnya untuk menjembatani antara kota dan desa. Saya tidak tahu Mas Jamal dan saya kira mestinya sudah ketahuan berapa jumlah anggotanya, karena anggotanya calon, mantan dan keluarga TKI. Solidaritas antar-negara ada di Hongkong dan Korea. Taiwan sudah mulai, tapi belum seprogresif di Korea. Soal siapa yang melakukan pengorganisasian, saya kira ini soal penyadaran bahwa berorganisasi adalah kebutuhan dan untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ruth Indiah Rahayu: Sebelum Beno, pernyataan Mas Nur tadi bahwa sudah ada wadah untuk menjembatani antara kota dan desa yaitu SBMI. Jamaluddin Suryahadikusuma: Memang saat ini, kita masih banyak mengalami kendala, terutama dalam bagaimana membangun penyadaran kritis. Saat ini, yang dilakukan SBMI adalah bahwa syarat untuk mendirikan Dewan Pimpinan Kecamatan ada 3 basis di desa dan basis itu minimal ada 20 orang, dan baru DPK, kemudian terbentuk DPC, setelah itu ada DPW. Persyaratan DPC itu ke Disnaker setempat dan saat ini agak sulit, karena banyak pihak menolak serikat buruh migran ada di Indonesia. Mereka melihat bahwa harusnya di luar negeri. Jadi penolakan dari pemerintah cukup resisten. Ruth Indiah Rahayu: Mas Beno, bagaimana menjembatani buruh antar-sektor ini? Beno Widodo: Kawan Jemi bilang bahwa fenomena ekspor manusia ini sudah mengglobal, tapi sebetulnya persoalan migrasi ini bukan nilai ekonomi. Satu temuan lapangan saya adalah migrasi dalam negeri juga. Dan ada satu kepentingan politik antar-negara untuk menghadang tekanan politik dari negara lain, dan hal ini terjadi di proses pengiriman TKI. Hal itu dikupas di "Metro Realitas" pada Juli 2009. Di luar itu ngomong soal kemarahan dan solidaritas, kita harus lihat dari proses yang ada. Kalau marah itu pasti ada dan solidaritas itu juga pasti ada, tapi pertanyaannya kenapa ini tidak jadi alat pukul yang kuat. Salah satunya, menurut saya, adalah dampak sosial dari proses migrasi itu sendiri. Budaya, dalam hal ini pola pikir dan perilaku, dalam temuan lapangan kita di daerah, mulai dari Indramayu-Subang-Karawang-Sukabumi, yang namanya TKW, kalau dia pergi ke luar, suaminya pasti nikah lagi, bahkan ada yang punya 3 istri. Ini dampak dari pola pikir, sehingga ini jadi salah satu penghambat bagi proses solidaritas itu. Aku sepakat sistem telah membuat manusia menjadi saling cari untung dari penderitaan orang lain. Soal solidaritas, temuan saya di Indramayu, orang akan bersolidaritas dengan lebih besar ketika itu terjadi dalam negeri, tapi ketika ada kasus terjadi di luar negeri, solidaritasnya tidak sebesar kasus dalam negeri, misalnya ketipu calo. KASBI melalui proses panjang melakukan pendidikan kesadaran kepada keluarga buruh migran. Sebelum kita di luar negeri bisa bangun organisasi buruh migran yang solid, sebetulnya basic-nya adalah kantong masyarakat yang jadi sasaran buruh migran. Soal komunikasi dengan luar negeri, KASBI belum mampu secara lebih kuat membangun solidaritas itu di antar-negara itu sendiri, tapi itu juga karena propaganda dari negara itu sendiri ke masyarakatnya. Jamaluddin Suryahadikusuma: Saya sepakat dengan Beno. Memang tidak mudah kita datang ke desa dan mengajak atau membangun kesadaran untuk membangun organisasi. Fenomena di desa itu cukup luar biasa, karena tingkat perceraian yang paling tinggi itu berasal dari buruh migran (80%). Tidak semua laki-laki juga jahat, karena saya pernah menangani kasus di mana dia seorang supir yang diminta melayani majikannya dan sampai kemudian akhirnya menimbulkan persoalan, dan dia minta pulang. Ruth Indiah Rahayu: Saya buka lagi termin. Muhammad Ridho: Pertama, saya lihat dari proses pendiskusikan ini, kita secara eksklusif hampir gagal menghubungkan apa yang terjadi di desa dengan di kota. Teman-teman berhasil membangun argumen bahwa industrialisasi di desa menghancurkan relasi di desa dan akhirnya menimbulkan buruh migran. Namun, yang harus kita perhatikan adalah industrialisasi ini ada kaitannya dengan proses di kota. Mungkin bisa jadi renungan bahwa apa yang menyebabkan penghancuran di desa adalah proses finansialisasi di kota. Kenapa banyak tanah yang disingkirkan, karena ada proses akumulasi di tingkatan kota dengan modus finansialisasi. Mungkin pendidikan politik yang harus dilakukan adalah pendidikan untuk melihat persoalan secara lebih komprehensif. Dengan melihat hal ini secara utuh, kita juga akan semakin kreatif dalam melakukan pengorganisasian. Beno Widodo: Yang bisa kita hubungkan adalah di mana pusat kekuasaan dan di mana kantong kekuatan massa, dan mungkin yang bisa didalami oleh kita-kita, sehingga ketika masuk, kita tidak lagi kaget bagaimana menggunakan kesadaran mereka hingga menjadi kesadaran yang dapat menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu. Ruth Indiah Rahayu: Ada tidak ditemukan data buruh migran yang tidak lagi ke luar negeri, sehingga menjadi buruh pabrik dan begitu juga sebaliknya? Beno Widodo: Kalau contoh yang saya temukan secara pribadi, ada dua orang, yaitu temannya Ponisah, dan saya temukan penampungannya di Pondok Gede. Satu lagi masih bekerja, ditawari dan dia kerja di Arab. Jadi praktis ada dan fakta-fakta itu juga cukup banyak, dan itu menunjukan calo lebih ganas masuknya. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat masih minim, minimal tentang mana yang benar atau tidak. Nur Harsono: Sebenarnya ini terkait dengan strategi advokasi, bagaimana agar desain advokasi bisa menjadi penyadaran pada buruh migran, sehingga mereka tertarik berorganisasi. Kalau ditengok sejarah dulu, sebetulnya strategi untuk memberikan penyadaran itu macam-macam, kalau KASBI tadi lewat bagaimana persoalan di daerah itu juga terangkat (pertanian, industrialiasi, dan lain-lain). Ini memang tidak mudah, tapi fokus pada buruh migran ada keunikan tersendiri. Menurut saya pribadi, yang mungkin sampai sekarang mengilhami beberapa gerakan buruh migran adalah deportasi massal besar-besaran tahun 2003-2004. Strategi advokasi itu, kalau kemudian advokasinya salah, maka selamanya TKI itu tidak akan mau diajak. Metodenya adalah penyadaran yang tidak menggurui, sehingga mereka sendiri menyadari, punya motivasi dan punya kekuatan untuk berjuang bagi dirinya sendiri, sehingga berkontribusi ke yang lain. Hal-hal demikian yang mengilhami serikat buruh dan tidak bisa dipungkiri bahwa kebearadaan Ompong (Darto) ini mengilhami buruh-buruh migran yang lain. Di sisi lain, kita masih mengakui bahwa serikat buruh belum bisa bersatu, tapi itu pilihan-pilihan yang menurut saya silahkan saja. Jamaluddin Suryahadikusuma: Pengalaman pribadi kadang memang membuat kita mulai sadar. Saya sendiri mengalami ketika saya lulus sekolah, kemudian saya melihat kalau saya sendiri ingin jadi buruh migran, bukan karena ingin memperbaiki ekonomi. Saya waktu itu ingin jadi buruh migran, karena saya "gengsi" dan sekarang fenomena migrasi itu sudah beralih jadi "gengsi karena gaya hidup" atau sudah menjadi suatu cita-cita. Pada saat itu, karena saya tidak punya informasi mengenai cara migrasi yang aman, akhirnya saya terkena penipuan dua kali sampai akhirnya saya berjuang dan akhirnya PJTKI itu dicabut izinnya. Setelah itu, saya bergabung menjadi volunteer di beberapa NGO dan akhirnya bekerja di SBMI. Hal yang saat ini kami lakukan adalah training, advokasi kebijakan, dan juga training pelatihan paralegal serta pengorganisasian. Masalah perjanjian kerja, memang banyak sekali yang tidak paham perjanjian kerja dan penempatan. Ruth Indiah Rahayu: Karena waktu sudah malam, saya kira diskusi kita sudahi dan terima kasih pada narasumber."

Mengintegrasikan Budaya Lokal Kedalam Kurikulum: "Lombok Utara - Sebagai sekolah Rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (RPBKL), SMAN 1 Bayan Kabupaten Lombok Utara, harus mampu mengintegrasikan antar budaya lokal dengan krikulum pendidikan. Inilah yang terus dikembangkan kepada 590 siswa dan gurunya, sehingga tidak heran bila pada kegiatan-kegiatan tertentu para siswa dan guru memakaipakaian adat khas Bayan. Lebih-lebih Bayan yang terletak di ujung timur Dayan Gunung ini dikenal dengan kelestarian adat dan budayanya yang masih kental. Sementara tarian adat (budaya lokal) yang dikembangkan oleh SMAN 1 Bayan yang siswanya telah banyak menoreh prestasi ini adalah tarian Gegeruk Tandak. Dan tarian ini sering dipentaskan ketika ada tamu dari luar daerah. “Kami sering diundang lembaga lain di Kecamatan Bayan untuk menyambut tamu yang datang baik dari pemerintah maupun tamu dari luar daerah”, ungkap puluhan siswa yang tergabung dalam tarian Gegeruk Tandak ini. Karena prestasi dan kemampuan para pendidik mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum inilah, sehingga beberapa waktu lalu, SMAN 1 Bayan diundang untuk memperesntasikan RPBKL didepan para budayawan, Dinas Dikbudpora NTB serta beberapa tenaga pendidik setingkat SLTP dan SLTA di Lembaga Penjamin Mutu Pelajaran (LPMP) Mataram. “Barangkali ini subuah prestasi yang sudah dinilai oleh tim Pembina dari provinsi, sehingga diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil RPBKL”, kata Kepala SMAN 1 Bayan, Adenan, Spd, M.Pd, ketika ditemui di ruang kerjanya 28/1. Dijelaskan, bahwa melalui pendidikan budaya lokal yang dikembangkan selama ini, ternyata mampu meningkatkan kedisiplinan kepada warga sekolah, dimana SMAN 1 Bayan ini yang note benenya berada dipinggiran mampu berbuat maksimal sehingga untuk penegakan disiplin yang cukup berat itu bisa dilakukan. “Alhamdulillah hasinya ternyata sudah mencapai 98 persen, artinya warga sekolah kedisiplinannya meningkat”,jelas Adenan. Untuk menjadikan 100 persen tingkat kedisiplinan siswa dan guru, menurit Adenan, memang membutuhkan waktu dan perjuangan. “Namun yang jelas melalui pendidikan karakter dan peningkatakan Imtaq di segala bidang ini, Insya Allah akan berhasil”, tegasnya. Bagaiamana respon peserta ketika memperesntasikan RPBKL pada pertemuan di LPMP? Menjawab pertanyaan tersebut, Adenan sambil tersenyum mengakui, bahwa setelah ditayangkan hasil dari kegiatan RPKBL, ternyata mendapat respon, bahkan melalui via sms ada 5 sekolah dari Pulau Sumbawa dan Lombok yang sudah siap study banding ke SMAN 1 Bayan. “Ada lima sekolah yang mau berkunjung ke SMAN 1 Bayan, hanya pihak sekolah belum siap menerimanya karena mengingat saat ini Ujian Nasional UN sudah dekat. Setelah UN nanti kita siap menerima kunjungan dari kawan-kawan”,ujarnya. Selain itu, hasil dari presentasi juga, ternyata mendapat respon positif dari Dinas Dikbudpora provinsi NTB, sehingga guru SMAN 1 Bayan kembali diundang untuk memperesentasikan didepan tim pengembangan kurikulum lembaga pendidikan, dan hasilnya cukup positif. “Bahkan Kepala Dinas Dikbudpora NTB bersama tim dari Unram dan Newmont, menurut rencana akan berkunjung langsung ke SMAN 1 Bayan pada minggu kedua bulan Februari mendatang”, pungkas Adenan. "

SMAN 1 Bayan Mempresentasikan Karakter Pendidikan Bangsa: "Lombok Utara - Satu hal yang cukup menggembirakan sekaligus sebagai sebuah prestasi bagi SMAN 1 Bayan, yaitu diantara 65 SMAN di provinsi Nusa Tenggara Barat, ada lima sekolah yang diberikan kesempatan memperentasikan Karakter Pendidikan Bangsa (KPB), dan salah satunya adalah SMAN 1 Bayan yang terletak di ujung timur Kabupaten Lombok Utara. “Kami tidak menyangka kalau sekolah ini diberikan kesempatan mempresntasikan KPB pada pertemuan yang diegalar Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) provinsi NTB yang berlangsung di LPMD Mataram beberapa waktu lalu”, tutur Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Bayan, Budi Wicaksono, S.Pd, ketika ditemui di ruang kerjanya 28/1. Menuruit Budi, dari 65 SMAN yang hadir, lima sekolah diantaranya dipercaya untuk memperesentasikan Karakter Pendidikan Bangsa yaitu SMAN 1 Narmada sebagai Sekolah Model, SMAN 2 Selong yang memiliki Pusat Sumber Belajar (PSB), SMAN Alas (Sumbawa Besar) sebagai Sekolah Standar Nasional, SMAN 1 Mataram, Rintisan Sekolah Bertarap Internasional (RSBI) dan SMAN 1 Bayan, yaitu Sekolah Rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (RPBKL). Selain pertemuan tersebut, SMAN 1 Bayan juga mengikuti pertemuan sekaligus mempresentasikan RBKL pada pertemuan di Lembaga Penjamin Mutu Pelajaran (LPMP) Mataram yang diadiri oleh para Budayawan, Kepala Dinas Dikbudpora NTB dan puluhan guru SLTP dan SLTA. Dijelaskan, pendidikan peningkatan Iman dan Taqwa (Imtaq) paling tidak para siswa dan guru di SMAN 1 Bayan dapat menjadi, disiplin, kerjasama, pengendalian emosi, percaya diri, berfikir positif dan ihlas. Sedangkan pendidikan RBKL, seperti Tarian Gegeruk Tandak, selain menghasilkan diatas juga ditambah dengan kreatif, rendah hati dan tanggung jawab. Dibidang lainnya, menurut Bambang Siswanto, Spd, Wakasek Bidang Kurikulum sekarang ini sudah dimulai pendidikan Sistim Terapi Emosional Siswa (STes), dimana para siswa secara bergantian diinapkan di sekolah dengan model pendidikan yang akan diterapkan yaitu, pada waktu maghrib sampai Isya, siswa yang belum mampu membaca Al-Qur’an akan dilatih membaca, dan dilanjutkan dengan pelajaran sekolah. Sementara tengah malamnya para siswa akan dibangunkan untuk menunaikan sholat tahajjud. “Kegiatan ini, Insya Allah akan menghasilkan siswa disiplin, kerjasama, pengendalian emosi, percaya diri, berfikir positif, ihlas dan jujur”, pungkas Bambang."

Pakar Mangrove Rembang Diusulkan Kalpataru: "Rembang - Suyadi (69), seorang pegiat lingkungan hidup yang tinggal di Desa Pasarbanggi, Kecamatan Kota Rembang, diusulkan Pemkab setempat sebagai calon penerima Kalpataru 2011. Pengusulan tersebut didasarkan atas pengabdian dan jasa Suyadi yang mempunyai andil besar dalam menjaga dan melestarikan kawasan pantai. Selama ini, Suyadi dikenal sebagai pakar tanaman mangrove yang gigih dan telaten menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan pantai. Kepeduliannya untuk menyelamatkan daerah pantai dari abrasi, ia tunjukkan dengan kegemarannya mengembangan tanaman hutan mangrove sejak berusia 24 tahun. Sejak tahun 1964, atas inisiatif sendiri, ia rajin menanam mangrove sebagai pagar hidup. Separuh hidupnya, ia dedikasikan untuk menjaga kelestarian lingkungan pantai dan berperang melawan abrasi. Hingga saat ini, ia tak pernah lelah menggelorakan semangatnya untuk menyelamatakan lingkunga hidup di kawasan pantai dengan terus mengembangkan hutan mangrove. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Mursidi, Jum’at (28/1, mengaku membenarkan pengusulan itu. "Kami memang mengusulkan Suyadi sebagai penerima Kalpataru 2011 dalam kategori perintis lingkungan di bidang penangkaran, penanaman, pemeliharaan dan pengelolaan hutan mangrove. Saat ini kami masih dalam rangka melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan," katanya. Ia menyebutkan, jika dokumen usulan sudah lengkap, pada Maret 2011 mendatang, pihaknya akan menyampaikannya ke Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta. Rekam jejak Suyadi yang telah berkiprah dalam pelestarian lingkungan sejak 1964 memberikan peluang besar baginya untuk mendapatkan penghargaan Kalpataru. Demi anak cucu dan generasi selanjutnya, Suyadi giat dan lantang bersduara mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pantai agar dapat dinikmati anak cucu kelak. (Akhmad M) . "

Mungkinkah Sosialisme Diwujudkan Dengan Reformasi?: "Sebuah Ulasan Singkat Atas Reformasi Atau Revolusi Karya Rosa Luxemburg Reformasi atau Revolusi karya Rosa Luxemburg diterbitkan pertama kali pada 1900 (edisi kedua yang direvisi terbit 1908). Buku ini berisikan polemik Rosa dengan kaum reformis atau revisionis di Partai Sosial-Demokrat Jerman (SPD), khususnya Eduard Bernstein, yang menjadi juru bicara teoretik aliran ini. Dalam buku ini, Rosa membantah pendapat mereka yang menyatakan bahwa kapitalisme bisa diubah menjadi sosialisme dengan jalan reformasi. Menurut Rosa, hal itu mustahil, karena kapitalisme memiliki kontradiksi internal yang hanya bisa diatasi oleh revolusi. Itulah kenapa, bagi Rosa, revolusi bukanlah hal yang bersifat taktis, melainkan prinsipil. Ini bukan berarti Rosa menolak reformasi, karena reformasi tetap memiliki tempat dalam gerakan sosialis, tetapi ia hanya merupakan alat, sementara tujuannya adalah revolusi. Menurut Rosa, gagasan reformis Bernstein berakar pada ketidakpercayaannya bahwa kapitalisme akan mengalami degradasi dan krisis. Alasannya karena kapitalisme memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi dan produksi kapitalisme semakin beragam. Kemampuan adaptasi kapitalisme yang tinggi itu dimungkinkan karena adanya sistem kredit, organisasi pengusaha dan alat-alat komunikasi dan informasi yang meluas. Rosa membantah pendapat ini. Sekalipun kredit bisa memperhalus salah satu kontradiksi kapitalisme, tetapi ia juga mendorong krisis, karena ia memprovokasi overproduksi dan spekulasi. Selain itu, kredit, dalam keadaan krisis, juga menghantam dari sisi pertukaran, dengan mengurangi kapasitas konsumsi pasar sampai tingkat minimum. Adapun organisasi pengusaha, menurut Rosa, sekalipun bisa menekan krisis dengan regulasi produksi, tetapi karena sifat-dasarnya adalah meningkatkan tingkat keuntungan suatu cabang industri dengan mengurangi tingkat keuntungan cabang industri lain, maka mustahil ia bisa diperluas ke seluruh cabang industri yang ada. Begitu pula, di kenyataannya, organisasi pengusaha biasanya berhasil mendapatkan keuntungan di pasar dalam negeri dengan cara menjual murah di pasar luar negeri, sehingga memperparah persaingan di pasar luar negeri. Terkait dengan persoalan krisis, Rosa juga mengkritik pandangan yang dengan gegabah menganggap bahwa krisis sudah hilang hanya karena dalam jangka waktu tertentu tidak terjadi krisis. Pandangan ini, menurut Rosa, mengacaukan esensi dengan bentuk luarnya yang bersifat sekunder. Esensi teori krisis adalah bahwa kapitalisme berisikan berbagai kontradiksi internal yang akan membawanya ke suatu titik ketidakseimbangan dan membuatnya mustahil, sementara krisis yang muncul ke permukaan adalah bentuk luarnya. Di sini, teori Bernstein sendiri dibuktikan keliru oleh krisis yang muncul setelah ia mempublikasikan teorinya. Setahun setelah bukunya, Pra-Kondisi Sosialisme dan Tugas-Tugas Sosial-Demokrasi, terbit, yaitu pada tahun 1900, muncul sebuah krisis umum dan tujuh tahun setelah itu, yaitu pada tahun 1907, muncul lagi sebuah krisis pasar dunia yang dimulai di Amerika Serikat. Rosa juga melontarkan kritik terhadap pemahaman kaum reformis bahwa sosialisme bisa diwujudkan melalui serikat buruh dan koperasi. Untuk soal serikat buruh, Rosa beranggapan bahwa serikat buruh bergerak dalam kerangka hukum upah dan ia tidak bisa menghilangkan hukum upah atau merubah cara produksi kapitalisme. Bahkan dalam "fungsi normalnya" untuk memperjuangkan upah agar sesuai dengan harga pasar, serikat buruh selalu ditekan oleh situasi masuknya tenaga kerja baru ke dalam pasar tenaga kerja akibat proletarisasi lapisan menengah masyarakat dan reproduksi kelas pekerja secara alamiah. Adapun mengenai koperasi, Rosa beranggapan bahwa dalam kapitalisme, koperasi produsen akan selalu berada dalam tekanan kompetisi, sehingga ia hanya bisa bertahan apabila ia mengamankan pasarnya melalui koperasi konsumen. Tetapi ini juga berarti bahwa ruang lingkupnya akan terbatas hanya pada pasar lokal atau barang yang melayani kebutuhan secara langsung, khususnya makanan. Ia akan dieksklusi dari cabang-cabang produksi yang penting, seperti tekstil dan pertambangan, dan dengan demikian, tidak dapat dianggap sebagai sebuah alat transformasi sosial yang serius. Kaum reformis percaya bahwa sosialisme bisa diwujudkan secara bertahap dengan reformasi sosial. Keyakinan ini didasarkan pada pemikiran bahwa perkembangan sejarah akan mengarah kepada pembatasan hak khusus kapitalis, di mana pada akhirnya si kapitalis hanya akan memainkan peran sebagai pengelola belaka. Tetapi menurut Rosa, skema ini tidak sesuai dengan realitas. Pada kenyataannya, perkembangan kapitalisme malah berjalan ke arah yang sebaliknya. Alih-alih membuat si kapitalis hanya menjadi pengelola, si kapitalis malah dipisahkan dari proses produksi, sehingga ia hanya menjadi pemilik murni tanpa berpartisipasi dalam pengelolaan produksi. Contoh dari hal ini adalah fenomena saham atau kredit industri. Pemikiran lain yang menjadi dasar keyakinan kaum reformis bahwa sosialisme bisa diwujudkan secara bertahap melalui reformasi adalah gagasan tentang demokrasi yang akan terus meluas. Di sini, penguasaan mayoritas parlemen dianggap akan mengarah pada perwujudan sosialisme secara bertahap. Rosa mengkritik pandangan ini dengan menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme memang mendorong demokrasi, tetapi hanya selama tidak bertentangan dengan kepentingan kelas borjuis. Kelas borjuis dan perwakilannya bisa mengorbankan demokrasi apabila demokrasi mulai menolak karakter kelasnya sendiri. Selain itu, demokrasi parlementer bukanlah elemen sosialis yang merembes ke dalam masyarakat kapitalis secara bertahap. Di sini, Rosa tidak menolak arti demokrasi bagi gerakan kelas pekerja dan gerakan sosialis. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa demokrasi sangat penting bagi gerakan kelas pekerja, karena hanya dengan mempraktekkan hak-hak demokratisnya, kelas pekerja bisa sadar akan kepentingan kelasnya. Begitu pula, karena kelas borjuis, sebagai akibat dari kontradiksi kapitalisme, tidak akan konsisten dengan demokrasi, maka nasib demokrasi sebenarnya bergantung kepada gerakan sosialis. Ulasan singkat di atas tentu tidak mencakup semua pembahasan yang ada dalam buku Reformasi atau Revolusi. Keterbatasan ruang memang telah membuat pembahasan yang lebih terelaborasi menjadi tidak mungkin. Begitu pula, tidak dapat dihindari masuknya penafsiran, bias dan subyektivitas penulis di dalam ulasan ini. Menurut hemat penulis, tidak ada cara yang lebih baik untuk memahami buku Reformasi atau Revolusi kecuali dengan membaca buku itu sendiri. (Mohamad Zaki Hussein)"

Musrenbangdes Kegiatan Strategis Menyusun Program: "Lombok Utara - Salah satu kegiatan strategis menuysun program pembangunan di tingkat desa untuk ditindak lanjuti ke tingkat kabupaten atau provinsi adalah melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Demikian ditegaskan camat Bayan Kabupaten Lombok Utara, R. Tresnawadi, S.Sos, ketika memberikan sambutan pada acara Musrenbangdes menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) Karang Bajo 27/1, di aula kantor desa setempat. Karenanya dalam Musrenbang, seyogyanya bisa menghadirkan semua elemen masyarakat ditingkat dusun dan RT, agar dapat menentukan program usulan yang akan dikerjakan di masing-masing dusun, sehingga hasilnya tidak terlalu panjang dibahas pada Musrenbang kecamatan. Kaitannya dengan data masyarakat miskin, khususnya di KLU masih memiliki angka yang cukup tinggi yaitu diatas 50 persen penduduknya masih katogori miskin, padahal berbagai bantuan telah dikucurkan oleh pemerintah, yang secara logika harus mampu menurunkan angka kemiskinan. “Semua ini terkait dengan pendataan yang belum valid sehingga belum banyak terjadi perubahan”, jelas R. Tresnawadi. Kaitannya dengan data, camat Bayan meminta kepada semua kepala desa untuk terus meningkatkan dan memvalidkan data yang dimiliki, sehingga dengan banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah dapat menurunkan angka kemiskinan. Kedepan, lanjut Tresnawadi, harus berkembang pemikiran untuk memberdayakan masyarakat yang dimulai dari elemen masyarakat ditingkat yang paling kecil. “Saya yakin, kalau yang diberdayakan atau diandalkan hanya pemerintah desa tanpa memberdayakan masyarakat kecil, maka satu desa itu akan sulit maju. Namun bila semuanya diberdayaan, Insya Allah Desa Karang Bajo akan menjadi failot proyek kedepan, lebih-lebih pada lomba desa tingkat kabupaten tahun lalu, desa ini meraih juara III”, katanya. Selain itu, Desa Karang Bajo juga ditunjuk mewakili Kecamatan Bayan pada lomba Desa Siaga tahun 2011 ini, Karena Karang Bajo dinilai memiliki Posyandu yang paling bersih disamping posisi geografisnya yang sangat mendukung. Hadir dalam acara Musrenbangdes, selain kepala desa Karang Bajo, Kertamalip, juga tampak hadir stap Kecamatan Bayan, Agus Widianto, S.Sos, Fasilitator Teknik PNPM, Syahrul Yani, St, Ketua LPM, TPK PNPM, kepala dusun, KKN Unram dan puluhan undangan lainnya. ARI "

Dahan Pohon Patah, Kemacetan Terjadi: "Bandar Lampung - Suara Kota 107,7 FM, Dahan pohon yang patah di ruas jalan Teuku Umar menyebabkan kemacetan panjang (24/1). Dahan pohon yang patah melintang di tengah jalan menghambat laju kendaraan yang melintas. Banyak pengendara kendaraan yang melintas tidak sabar dan membunyikan klakson kendaraannya untuk memaksa kendaraan di depannya mempercepat laju. Namun, yang terjadi sebaliknya, kemacetan, kesemrawutan dan kebisingan terjadi karena banyak pengendara kendaraan yang tidak sabar dan ingin mendahului dengan memotong jalur. Dahan pohon penyebab kemacetan itu bukan disebabkan cuaca buruk maupun angin kencang. Dahan tersebut patah akibat tertabrak mobil trailer yang melintas. Menurut Herman, petugas parkir di sekitar lokasi kemacetan, mobil trailer melaju di dekat pohon yang tumbuh di pembatas tengah jalan tanpa memperhitungkan tinggi kontainer yang dibawanya. "Trailer itu terlalu tinggi sehingga menabrak dahan pohon", jelas Herman. Ia menambahkan, setelah menabrak dahan pohon, trailer tersebut meninggalkan begitu saja dahan yang patah. "Dahan pohon itu melintang dan membuat macet jalan karena menutupi setengah badan jalan", tegas Herman. Pengendara yang melintas menyayangkan sikap pengemudi trailer yang tidak bertanggungjawab dengan meninggalkan begitu saja dahan pohon yang patah di tengah jalan. Umumnya pengendara kendaraan yang marah karena ruas jalan Teuku Umar tidak diperuntukan bagi kendaraan jenis trailer. Menurut pengendara, ruas jalan tersebut hanya diperuntukan kendaraan kecil yang ringan beratnya. Beruntung, kemacetan akibat dahan pohon yang patah tersebut tidak berlangsung lama. Pemerintah Kota Bandar Lampung segera menyingkirkan dahan yang melintang dan menghambat laju kendaraan. (Rifky)"

Cespleng, Gaji Presiden Naik!: "
'ASYIK amat, cukup sekali Presiden Yudhoyono curah isi hati (curhat) gajinya tujuh tahun tak kunjung naik, langsung mendapat perhatian Menteri Keuangan yang kemarin menyatakan gaji Presiden akan dinaikkan bersama 8.000 pejabat negara lainnya!' ujar Umar. 'Kenaikan itu nantinya termasuk tunjangan prestasi yang melekat pada gaji!'

'Maka itu, seorang Presiden tak boleh curhat atau mengeluhkan soal gajinya!' sambut Amir. 'Sebab dijamin cespleng dipenuhi! Itu bisa membuat rakyat iri, terutama buruh, yang keluhannya bertahun-tahun untuk menaikkan upah pada tingkat KHL—kebutuhan hidup layak—saja jangankan dipenuh, didengar atau diperhatikan pun tidak! Padahal secara nyata, siapa yang lebih butuh penyesuaian?'

'Soal siapa yang sebenarnya lebih butuh penyesuaian itu belum lagi Presiden mendapat dana taktis Rp2 miliar per bulan, serta fasilitas sepenuhnya jabatan presiden, tempat tinggal di istana, jaminan keamanan dengan pengawalan ketat, jaminan kesehatan dengan dokter kepresidenan, transportasi dari mobil sampai pesawat udara, pakaian, makanan dan sebagainya, yang semua itu bahkan membuat gajinya tak perlu disentuh lagi!' tukas Umar. 'Lebih tak patut lagi seorang Presiden mengeluh gajinya tak kunjung naik ketika ibu-ibu rumah tangga kalang kabut dibuat harga kebutuhan dapurnya meroket seperti sekarang! Artinya, kalau kenaikan gaji Presiden dan para pejabat negara itu dalam bentuk tunjangan prestasi, tunjukkan dulu prestasi bahwa mereka mampu menahan laju kenaikan harga kebutuhan pokok yang makin mencekik rakyat!'

'Kalau orang gedean tak perlu membuktikan prestasi, tunjangan prestasinya jalan terus!' timpal Amir. 'Lain wong cilik, prestasinya sudah terbukti sekalipun, kolom tunjangan prestasi tak tersedia dalam daftar gajinya!'

'Perbedaan antara elite dan jelata itu pada privilese—hak-hak istimewa—yang hanya dimiliki kalangan elite!' tegas Umar. 'Hak-hak istimewa elite itu yang membuat dalam banyak hal, tanpa kecuali di negeri maju sekali pun, persamaan antarsesama warga negara yang dijamin konstitusi prakteknya selalu tak mulus! Konon lagi di negeri terbelakang, hak-hak istimewa elite setiap kali diklaim dan terus bertambah variannya!'

'Memang di negeri terbelakanglah elite yang sudah menikmati seabrek hak-hak istimewa tak merasa malu mengeluhkan hak-hak istimewa yang diterimanya masih kurang!' tukas Amir. 'Bukan hendak menyatakan elite seperti itu serakah! Tapi terlalu berorientasi pada kepentingannya sendiri, sehingga tak melihat dirinya hidup mewah di tengah samudera kemelaratan yang menenggelamkan rakyatnya dalam penderitaan tanpa jalan keluar!' ***

"

Pelaku pemerkosaan di Ciwaringin akhirnya tertangkap: "Ciwaringin - Pelaku Kasus pemerkosaan yang menimpa Bunga (22) warga Ciwaringi Cirebon sekitar 9 bulan lalu akhirnya bisa ditangkap pada (22/1) oleh Polsek Ciwaringin. Hal tersebut disampaikan oleh Salman Alfarisi Ketua BPPK Rakom BBC FM yang dari awal mengawal proses kasus tersebut. Seperti yang diberitakan sebelumnya, bahw Bunga (22) yang menderita tuna rungu dan tuna wicara diperkosa oleh tetangganya hingga melahirkan pada awal Januari kemarin. Rakom BBC FM sebagai media masyarakat yang berada di Ciwaringin mendapatkan laporan tersebut dari orang tua Bunga pada Agustus 2010. Dengan dibantu oleh Women Crisis Center Mawar Balqis salah satu lembaga Perempuan mitra JARIK Cirebon, BBC FM mendampingi korban hingga ke kepolisian. Namun dari Agustus sampai Desember akhir belum juga ada perkembangan yang berarti “katanya sih setelah seminggu dari laporan tersebut, pelaku akan ditangkap tapi sampai awal desember tidak ada perkembangan. Padahal kami sudah serahkan alamat pelaku di bogor (karena pelaku melarikan diri) untuk membantu proses pengejaran, namun tidak bisa ditangkap juga” Ujar Salman Gerakan yang dilakukan oleh Crew BBC FM lebih besar lagi, mereka akhirnya menyebarkan foto pelaku pada setiap warga Ciwaringin yang berdomisili di Bogor. Namun hal tersebut juga belum membuahkan hasil. Akhirnya Crew BBC FM menggandeng media lokal untuk mengekspos kasus ini lebih jelas setelah korban melahirkan “kita sudah lama menunggu, sampai korban melahirkan tapi belum juga tertangkap. Sedangkan korban itu orang yang memiliki kekurang fisik dan juga ekonomi lemah sehingga perlu ada yang bertanggungjawab segera. Akhirnya kami gandeng media lokal, biar semua masyarakat tahu dan lebih peduli” Beber salman Ternyata yang dilakukan oleh Crew Caraka FM dengan menggandeng media lokal hasilnya cukup jitu, selang beberapa hari setelah pemberitaan Pelaku sudah bisa tertangkap “kalau dibilang lucu sih ya lucu, masa sebelumnya sulit ditangkap pas masuk koran langsung bisa ditangkap. Tapi kami tidak memikirkan itu, yang penting sekarang crew BBC FM sedang siap-siap mengawal kasus ini sampai pengadilan sehingga ada keputusan yang adil” Pungkas Salman "

UU Parpol : Menciptakan Monopoli Dalam Demokrasi: ""UU parpol baru memperketat syarat pendirian partai. Upaya untuk meningkatkan kualitas partai atau membangun monopoli dalam demokrasi?" Pada 16 Desember 2010, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengesahkan Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU partai politik (parpol) baru ini diajukan oleh DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) pada 13 Oktober 2010 dan mulai dibahas pada 25 November 2010. Pembahasaan RUU itu memakan waktu sekitar tiga minggu sebelum disahkan menjadi UU. Dari kunjungan Mimbar Politik ke Sekretariat Negara (5/1), didapat informasi bahwa sekalipun UU parpol baru itu sudah disahkan oleh DPR, tetapi naskahnya belum diterbitkan secara resmi oleh pemerintah. Meski demikian, draft final UU itu seperti yang disahkan oleh Rapat Paripurna DPR, sudah beredar ke publik dan pernah diterbitkan oleh media online detik.com (17/12/2010). UU parpol baru ini merubah cukup banyak ketentuan dalam UU No. 2 Tahun 2008 (UU parpol lama). Ada 17 pasal yang dirubah dengan penambahan 1 pasal baru. Di tingkatan ayat, ada 27 ayat yang dirubah dengan penambahan 14 ayat baru. Salah satu perubahan ketentuan yang memicu kontroversi adalah mengenai syarat pembentukan dan pendaftaran parpol sebagai badan hukum, yang jauh lebih berat daripada UU sebelumnya. Di UU parpol yang lama, untuk membentuk partai, syaratnya harus ada paling sedikit 50 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 21 tahun sebagai pendiri. Sementara, di UU parpol baru, syarat untuk mendirikan partai, harus ada paling sedikit 30 WNI yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah di setiap provinsi sebagai pendiri. Baru kemudian, para pendiri yang jumlahnya minimal 30 orang di setiap provinsi itu diwakili oleh 50 di antara mereka untuk mendaftarkan partai tersebut. Begitu pula, di UU parpol lama, untuk menjadi badan hukum, sebuah partai harus memiliki kepengurusan di minimal 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan di setiap kabupaten/kota yang bersangkutan. Di UU parpol baru, untuk menjadi badan hukum, sebuah partai harus mempunyai kepengurusan di 100% provinsi, dan minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, serta 50%, dari jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Perubahan syarat lainnya adalah mengenai kantor partai. Kalau di UU parpol lama, hanya disebutkan bahwa untuk menjadi badan hukum, partai harus memiliki kantor tetap. Sekarang ini, aturan itu diperketat dengan merinci bahwa partai harus memiliki kantor tetap di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilihan Umum (Pemilu). Ini berarti dibutuhkan dana yang cukup besar untuk mendirikan sebuah partai. Ketentuan di atas tidak hanya berlaku untuk partai baru, tetapi juga untuk partai-partai lama. Dalam ketentuan peralihan di pasal 51 UU parpol baru, disebutkan bahwa partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU sebelumnya tetap wajib melakukan penyesuain dengan UU parpol baru ini dan melakukan verifikasi. Artinya, partai-partai lama juga terancam bubar jika tidak dapat memenuhi ketentuan UU parpol yang baru. Inilah yang membuat geram sejumlah partai kecil sekarang ini. Pertanyaannya, kenapa syarat pembentukan parpol sekarang ini dibuat lebih berat? Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, mengatakan, tujuannya adalah agar pembentukan partai dilakukan secara serius, sehingga partai betul-betul kokoh, terwujud sifat nasionalnya, dan melaksanakan fungsinya untuk merepresentasikan dan memperjuangkan rakyat. Menurut Ganjar, syarat-syarat pendirian itu sebenarnya tidak berat jika pembentukan partai dilakukan secara serius. "Kalau dengan ini you serius, pasti bisa, tapi kalau you tidak serius, ya sudah," ujarnya kepada Mimbar Politik (10/1). Ganjar mensinyalir bahwa pendirian parpol sekarang ini cenderung hanya ditujukan untuk mengikuti Pemilu dan bukan untuk memperjuangkan rakyat dengan serius. Kalau sudah ikut Pemilu, lalu suaranya tidak signifikan dan tidak lolos parliamentary threshold, maka partainya menghilang. "Berapa partai sich yang setelah Pemilu tidak dapat suara, tapi partainya masih eksis? Anda boleh hitung dech. Saya kira, anda cari kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, sudah tidak ada," katanya. Selanjutnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berpendapat, semangat UU parpol baru adalah penyederhanaan sistem kepartaian. Ia menyinggung kerumitan yang bisa dihadapi rakyat saat Pemilu jika jumlah partai yang ada terlalu banyak, seperti surat suara yang terlalu besar. Menurutnya, publik menginginkan agar jumlah partai tidak terlalu banyak. Dari shopping dan konsultasi keliling para penyusun UU parpol dengan masyarakat, didapat informasi bahwa masyarakat menghendaki syarat pendirian parpol dibuat ketat. "Masukannya itu, ada yang angka satu juta pendirinya, ada yang mengatakan 10.000," ungkap Ganjar. Menanggapi syarat pendirian partai berupa jumlah dan persebaran pendiri serta kepengurusan parpol, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Irwansyah, menyatakan bahwa jumlah kepengurusan memang menentukan seberapa luas sebuah partai memiliki jaringan ke pemilih potensial. Dan partai-partai yang tidak memiliki jaringan luas memang beresiko untuk tidak mendapatkan suara banyak dalam Pemilu. Namun, yang ganjil dengan UU parpol baru adalah kenapa resiko seperti itu sampai diatur, padahal parpol yang memiliki resiko seperti itu bisa tersingkir dengan sendirinya dalam Pemilu. "Mosok resiko bahwa kalau sedikit jumlah cabangnya, dia akan sedikit juga jumlah suaranya, harus diatur. Itu khan aneh," ujarnya kepada Mimbar Politik (10/1). Logika bahwa jika sebuah partai memiliki jumlah dan persebaran pendiri serta kepengurusan yang luas, yang berarti juga memiliki jaringan yang luas ke pemilih potensial, maka partai itu berkualitas, memang problematik. Karena kalau logikanya seperti itu, maka partai-partai yang lolos parliamentary threshold dan memiliki kursi di DPR melalui Pemilu 2009 seharusnya berkualitas. Namun, fakta-fakta yang ada sepertinya berbicara lain. Ini terlihat dari sepak terjang DPR di tahun 2010 lalu. Ambil contoh, kasus kunjungan kerja (kunker) dan studi banding yang sering tidak jelas apakah benar-benar untuk pekerjaan atau plesiran. Padahal, kunker dan studi banding itu menggunakan anggaran negara. Data dari Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyebutkan, alokasi anggaran Kunker DPR ke luar negeri dalam APBN dan APBN-Perubahan tahun 2010 masing-masing adalah Rp122.091.796.000 dan Rp48.259.788.000. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebutkan jumlah yang lebih besar lagi. Menurut data Formappi, biaya kunjungan kerja ke luar negeri selama 2010 adalah Rp162.944.764.000. Sementara itu, biaya studi banding DPR adalah Rp73.521.600.000 atau 42% dari alokasi dana untuk Prolegnas sebesar Rp173,4 milyar. Ditambah dengan biaya kunjungan kerja di dalam negeri yang berjumlah Rp404 milyar, maka total biaya kunjungan kerja ke luar dan dalam negeri adalah Rp640.466.364.000 atau 52% dari keseluruhan anggaran DPR sebesar Rp1,22 triliun. Kalau kuantitas dan persebaran pendiri serta kepengurusan tidak memiliki hubungan logis dengan kualitas partai, lalu faktor apa yang lebih mempengaruhi kualitas partai? Irwansyah berpendapat, seharusnya yang dilihat adalah atmosfir politiknya yang secara berlebihan memberikan kekuasaan kepada uang dan modal untuk menentukan siapa yang bisa terlibat dalam politik. Ini yang membuat parpol menjadi tidak serius memperjuangkan rakyat. "Alih-alih mengutamakan untuk menyusun program yang merupakan representasi dari aspirasi rakyat yang luas, dia lebih memfokuskan bagaimana untuk berkompetisi di dalam pertarungan politik uang," katanya. Dilihat dari konteks ini, Irwansyah berpendapat, UU parpol baru sarat dengan kepentingan membatasi kompetitor dari partai-partai besar. Banyaknya partai gurem yang selama ini ikut sebagai kompetitor dalam Pemilu telah memaksa partai-partai besar untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Adapun untuk meningkatkan kualitas partai dan demokrasi, Irwansyah menyatakan, "harusnya ciptakan atmosfir yang membatasi dominasi uang dan pengaruh kekuasaan modal di dalam kompetisi politik. Itu justru lebih penting ketimbang membatasi hak orang untuk berkumpul dan berserikat." (Mohamad Zaki Hussein)"

JARIK Cirebon Latih Perekaman Audio Di Caraka Fm: "Majalengka - untuk lebih meningkatkan kualitas Crew Radio Komunitas, Jaringan Radio Komunitas (JARIK) Se-Wilayah III Cirebon melatih Crew Caraka FM tentang proses perekaman audio pada Minggu (23/1) Menurut Rofahan ketua JARIK Cirebon, proses perekaman audio merupakan salah satu hal yang paling vital dalam radio, oleh karena itu pengurus radio harus menguasai tentang penggunaannya.” Untuk membuat jinggle, spot dan perekaman yang lainnya, kita selalu membutuhkan pengetahuan tentang cara perekaman. Disini saya harapkan setiap Rakom yang tergabung di JARIK minimal memiliki 1 crew yang menguasai hal itu sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk membayar orang lain dalam pembuatan perekaman audio” tutur Rofahan Kegiatan yang diselenggarakan di Studio Caraka FM tersebut, dihadiri 15 crew caraka FM, sedangkan dari JARIK Cirebon yang hadir sebagai tutor dalam pelatihan tersebut yaitu Rofahan dan M.Ilham. dengan menggunakan 3 laptop dan fasilitas yang lainnya, proses pelatihan berjalan dengan cukup baik dan disambut antusias oleh para crew Caraka FM. Bahkan selesai proses pelatihan, sekitar 5 jinggle sudah bisa dihasilkan oleh peserta pelatihan tersebut. Menurut Kamsinah ketua BPPK Caraka FM, pelatihan ini merupakan respon dari keluhan yang disampaikan oleh Caraka FM kepada JARIK Cirebon tentang tidak adanya crew yang menguasai cara perekaman audio. Sebelumnya Caraka FM memiliki satu Crew yang bisa menguasai namun sekarang sudah tidak bergabung dengan Caraka FM sehingga sulit mencari penggantinya, “Awalnya ada yang bisa, tapi dia sudah tidak di Caraka lagi. Sehingga beberapa kali kita sampai membayar orang untuk membuatkan jinggle. Akhirnya permasalahan ini kami sampaikan ke JARIK, dan alhamdulillah JARIK langsung merespon dan langsung membuat pelatihan di sini” Ungkap Kasminah "

Bongkar kasus perkosaan,Crew BBC FM diteror akan dibunuh: "Ciwaringin - gara-gara ikut mendampingi dan terus mendesak pihak berwajib untuk menangkap pelaku perkosaan yang menimpa salah satu warga Ciwaringin, Salman Al-Farisi Ketua BPPK Rakom BBC FM Ciwaringin mendapatkan teror pembunuhan. Seperti yang disampaikan oleh Salman ketika dikunjungi oleh Tim dari JARIK Cirebon minggu (23/1) di Studio BBC FM. Menurut salman, dirinya mulai diteror sejak kasus tersebut masuk dalam berita media lokal Cirebon. Beberapa kali telepon gelap masuk kenomor handphone pribadinya dengan private number sehingga nomor tersebut tidak bisa terlacak. Diperkirakan peneror lebih dari satu orang karena suaranya sering berbeda “selang dua hari setelah berita masuk koran, teror mulai masuk. Mereka mengancam akan membunuh saya, suaranya sekitar umur 28-an. Diantaranya mereka telpon ke saya dengan bilang “jangan sok jadi pahlawan kalau pengen hidup lama. Atau kemanapun kamu pergi, hati-hati nanti saya tembak dari belakang ” dan itu sering mereka lakukan” ungkap salman. Walaupun dirinya sangat tidak nyaman dengan terror yang menimpanya, namun Salman belum melaporkan peneroran ini kepada pihak yang berwajib, bahkan dirinya siap melanjutkan pengawalam kasus ini sampai selesai. “jangankan polisi, keluarga saya aja belum tahu kalau saya diteror, saya hawatir mereka cemas. Tapi saya siap terus mengawal kasus ini” tutur salman Teror yang dilakukan oleh pelaku, ternyata dilakukan juga ke nomor radio BBC FM. Ada beberapa sms yang sangat tidak sopan yang diindikasikan dilakukan oleh orang yang sama masuk ke nomor BBC saat Salman melakukan siaran. Saat ini nomor tersebut sudah disimpan oleh Salman apabila nanti dibutuhkan. Atas ulah peneror tersebut, Salman merasa selalu terancam setiap melakukan aktivitas “ saya itu manusia mas, tetap saja punya rasa takut. Sekarang setiap saya aktivitas, saya merasa tidak nyaman. Tapi bagaimanapun juga hidup dan mati itu ditangan Tuhan. Saya minta dukungan dan do’anya saja dari seluruh masyarakat dan rekan-rekan aktivis Radio Komunitas Se-Indonesia” Imbuh salman "

DPRD Sumut Minta Wagubsu Prioritaskan Ketahanan Pangan: "Medan(suarakomunitas.net) Data yang dibeberkan BKP Sumut dihadapan anggota Komisi B DPRD Sumut pada rapat dengar pendapat (RDP) Senin (24/1) harus dipertanyakan. Karena pernyataan daerah ini mengalami surplus untuk semua kebutuhan pokok, mulai dari beras hingga cabai hanya membuat senang Gubernur Sumut seolah-olah visi misi 'rakyat tidak lapar' sudah tercapai. Buktinya sampai saat ini rakyat Sumut masih banyak yang lapar. Terlebih harga beras sudah menembus Rp.10.500 per Kg. Pendek kata hidup rakyat sudah semakin tak nyaman. "

Tim Gamelan Bratislava Pukau Ratusan Penonton di Slovakia: " London, Inggris - Tim Gamelan KBRI Bratislava memukau ratusan penonton yang memadati auditorium pusat eksibisi Incheba dalam acara Camera Slovakia sebagai bagian dari pameran pariwisata tahunan terbesar di Slovakia 17th International Travel Fair, yang digelar di Bratislava Ibukota Republik Slovakia, sejak 20 Januari lalu. Gamelan Bali yang diiringi dengan berbagai alat musik antara lain angklung, flute dan trompet menampilkan lagu khas Indonesia dan Slovakia tampil dalam dua kali pertunjukkan Minggu di panggung pameran, demikian Sekretaris III KBRI Bratislava Slovakia, Fahmad Rifqi Ramulo dalam keterangannya kepada Antara London, Senin. Para penonton berjubel tidak sabar menyaksikan penampilan tim gamelan KBRI Bratislava yang dimotori Kristina, gadis Slovakia dan pimpinan grup gamelan KBRI Bratislava, Lucian, berkebangsaan Romania. Dikatakannya dalam pameran pariwisata terbesar di Bratislava itu, KBRI Bratislava mengandeng salah satu travel agent terbesar di Slovakia, Bubo Travel dalam pagelaran kebudayaan kali ini. Selama dua tahun berturut-turut, penampilan tim gamelan KBRI Bratislava pada event tahunan pariwisata terbesar di Slovakia tersebut membuat budaya Indonesia semakin dikenal di Slovakia, khususnya pengunjung pameran yang tak hanya berasal dari Slovakia namun juga dari negara tetangga sepeti Austria, Ceko dan Hungaria. Ramulo mengatakan Stand Indonesia dengan lokasi yang strategis selain membagikan-bagikan brosur pariwisata Indonesia secara gratis kepada pengunjung pameran, KBRI bermitra dengan Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC) Budapest mempromosikan kopi, teh serta kuliner khas Indonesia. Kepala ITPC Budapest, Nusa Eka memaparkan bahwa produk dari Indonesia seperti air kelapa muda dalam kemasan menjadi favorit pengunjung itu berhasil menembus pasar Eropa Tengah dan Timur. Selengkapnya "

Sastra yang Mulai Terpinggirkan: "Jakarta - Lembaran koran yang memuat karya sastra itu semakin lama semakin banyak dan menumpuk. Saking banyaknya, tidak semua karya dalam koran yang dikumpulkan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Jakarta, tersebut dapat terdokumentasikan dengan baik. Sementara jumlah tenaga kerja yang merawat dokumen-dokumen sastra itu tidak sebanding dengan jumlah karya yang terkumpul. 'Sastra itu terpinggirkan,' kata Endo Senggono, Kepala Perpustakaan Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin saat ditemui di PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (23/1/2011). Selain pendokumentasian karya sastra yang kurang mendapat perhatian, peminat karya sastra cetak di Indonesia pun, kata Endo, tergolong sedikit. Jika dilihat dari pengunjung PDS HB Jassin yang menjadi pusat sastra Indonesia itu, tampak hanya para pencinta sastra yang sering berkunjung. Jumlahnya pun tidak banyak. Rata-rata mereka adalah para pelajar atau mahasiswa yang meneliti sastra. Sementara masyarakat umum, kata Endo, cenderung tidak perhatian pada sastra. 'Semua orang yang suka sastra akan berkunjung ke mari atau mencari data-data tentang sastra. Namun, di masyarakat umum, sastra itu kurang perhatian. Pengunjung paling banyak pelajar dan mahasiswa,' katanya. Meskipun demikian, pusat dokumentasi karya sastra Indonesia yang berdiri sejak 1976 itu menjadi sumber pengetahuan tentang Indonesia bagi para pelajar atau mahasiswa luar negeri. Para peneliti tentang Indonesia di negara lain, kata Endo, umumnya berkunjung ke PDS HB Jassing. 'Dari Belanda, Amerika, Jerman, Australia, setiap negara yang ada studi Indonesia-nya, pasti ke mari karena di sini tersimpan dokumen-dokumen tua,' tuturnya. Hingga kini pusat dokumentasi sastra yang awalnya hanya menyimpan koleksi sastra milik HB Jassin tersebut telah memiliki sekitar 17.000 judul karya sastra fiksi, 12.000 judul Selengkapnya "

Suara Anti Korupsi dari Balai Melayu: " Yogyakarta, Melayuonline.com - Kamis, (24/01), pagi ini, Pemangku Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu (BKPBM), Pemimpin Umum www.MelayuOnline.com, sekaligus penggagas dan pendiri Sentra Informasi dan Data untuk Anti Korupsi (SIDAK), Mahyudin Al Mudra SH, MM, membuka pelatihan anti korupsi untuk tingkat mahasiswa di ruang pertemuan Balai Melayu, Jalan Gambiran, No. 85 A, Yogyakarta. Pelatihan yang digagas oleh SIDAK bekerjasama dengan Kemitraan Partnership dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ini diikuti oleh sekitar 30 peserta, yaitu mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta dan sekitarnya, serta sejumlah peserta dari perguruan tinggi di Jawa Timur. Pelatihan anti korupsi ini akan berlangsung dari tanggal 24-29 Januari 2011. Dalam sambutannya, Mahyudin Al Mudra mengatakan, tujuan SIDAK menyelenggarakan pelatihan ini adalah untuk membangun masyarakat anti korupsi dan selanjutnya diharapkan akan tercipta sebuah jaringan anti korupsi. Kedua tujuan tersebut, lanjut penggagas www.InfoKorupsi.com ini, semoga bisa menciptakan dan membangun pola pikir masyarakat untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama. SIDAK, melalui website yang dikelolanya yaitu www.InfoKorupsi.com, telah menyediakan segala informasi tentang korupsi, seperti daftar para koruptor di Indonesia, artikel tentang korupsi, undang-undang anti korupsi, dan berita tentang korupsi di Indonesia yang selalu di update setiap hari. Informasi-informasi itu dapat diakses secara cuma-cuma agar masyarakat Indonesia mengetahui, memahami, dan dapat melaporkan kasus korupsi yang ditemukan. Para mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini nantinya diharapkan bisa membuat blog anti korupsi yang akan dikelola dan ditulis bersama. Di blog itu mereka dapat menulis, berkomentar, dan menyuarakan sikap terhadap masalah korupsi yang menggurita di negeri ini. “SIDAK nantinya akan membantu peserta dalam penyediaan server-nya,” tandas Mahyudin. Selengkapnya "

Kreasi Dayak Melayu Pukau Penonton: "Sekadau, Kalbar – Festival Budaya Bumi Lawangkuari (PBBLK) yang dihelat selama empat hari dan berakhir tadi malam (22/1), memberikan nuansa tersendiri bagi mayarakat Sekadau beberapa hari terakhir. Perlombaan yang cukup membuat penonton terpukau sekaligus mengetahui sejarah dan legenda-legenda kuno yang pernah terjadi di tanah Sekadau pada zaman dahulu. Hampir setiap tampilan sanggar tari yang membawakan gerakan-gerakan indah berpadu rentak dari para penabuh musik, membawa penonton serasa kembali ke masa dahulu. Tak hanya itu, beberapa penampilan sanggar tarian yang membawakan tarian dengan alur cerita kerajaan dan kehidupan masa berburu manusia dahulu, juga menimbulkan kesan mistis. “Luar biasa siapa mengira anak-anak pelajar kita bisa memberikan suguhan tarian yang cukup sulit untuk dibawakan, bahkan mereka jarang melakukan kesalahan dalam gerakan dan kompak, ini benar-benar menghibur,” ujar Deni salah seorang penonton. Berbagai cerita yang dibacakan pembawa acara sebagai sinopsis dari tarian juga menceritakan bagaimana adat-istiadat kehidupan nenek-moyang Sekadau pada masa dahulu dalam kehidupan sosial sampai pada upacara tertentu, serta hubungan manusia denga yang maha pencipta. Beberapa sanggar tari yang sudah memiliki nama seperti Sanggar Lawangkuari, Sanggar Siak Bulun, dan Sanggar Adau Benaung dan Sempato yang sudah biasa mewakili Sekadau ke tingkat provinsi adu kebolehan dengan beberapa sanggar tari baru yang menampilkan gerakan-gerakan yang lincah dan menarik. “Kalau yang Melayu ya renatak musik dan gerakanya seperti setengah bersilat-setengah menari, kalau yang dayak juga cantik tariannya,” tutur Deni lagi. Tak salah jika Wakil Bupati Sekadau, Rupinus beserta istri, yang hadir di panggung menyaksikan lomba tari kereasi Dayak – Melayu juga terlihat terpukau dan tak beranjak sebelum semua penampilan hampir belasan sanggar tari ini selesai di pertontonkan. Penonton di bagian bawah panggung juga terlihat terpukau dibuktikan dengan tak beranjaknya mereka dari posisi berdiri meski berjam-jam lamanya harus menegadahkan kepala untuk membuat Selengkapnya "