Jibril Ditangkap, Disangka Mendanai Pengeboman
Rabu, 26 Agustus 2009
JAKARTA Polisi menangkap Mohamad Jibril alias Muhamad Ricky Ardhan bin Muh. Iqbal, tersangka pendanaan kasus peledakkan bom Hotel J.W. Marriot dan Ritz Carlton, di Jakarta, Selasa (25-8).Dia ditangkap beberapa jam setelah dinyatakan buron yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. "Tersangka sedang diperiksa intensif Densus 88 Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Nanan Soekarna di Jakarta, tadi malam.
Dari data polisi, Mohamad Jibril, lahir di Banjarmasin pada 3 Desember 1979 dan beralamat di Jalan M. Saidi RT 010/01 Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Jakarta. Tetapi dia juga memiliki identitas lain, lahir di Lombok Timur pada 28 Mei 1989. Nomor paspornya S335026 dan masih aktif.Sebelum polisi menyatakan penangkapan Mohamad Jibril, ayahnya, Abu Jibril, telah mendatangi Mabes Polri. Dia memprotes anaknya itu ditetapkan sebagai tersangka terorisme dan masuk DPO tanpa konfirmasi kepada dirinya.
"Saya nonton di Metro TV pukul 15.00, katanya anak saya DPO. Kenapa tidak menanyakan ke orang tuanya. Dia tidur di rumah saya," ujar Abu Jibril. Abu juga menegaskan bahwa anaknya sudah ditangkap polisi beberapa jam setelah diumumkan menjadi DPO.Abu Jibril sendiri pernah diperiksa polisi terkait kasus bom pada 2004. Namun, karena tidak ada bukti yang mendukung, dia akhirnya dilepas.
Berdasarkan sumber di kepolisian, penangkapan Jibril itu terkait dengan pengakuan tersangka terorime lainnya, Al Khalil Ali alias Al Hamid Ali. Warga negara Arab Saudi yang kini dalam tahanan itu mengaku telah menerima dana Rp50 juta dari Jibril. Namun, dia berkelit uang itu untuk membuat warung internet, bukan pengeboman dua hotel tersebut.
Tetapi, Nanan Soekarna menegaskan polisi sudah punya cukup bukti Al Khalil sebagai tersangka teroris. Al Khalil ditangkap di Kuningan, Jawa Barat dua pekan lalu bersama Iwan Herdiansyah, tetangga sekaligus anak buah Khalil. "Karena tidak ada bukti terhadap Iwan, maka dia dilepas," ujar Nanan
Read Full
Dari data polisi, Mohamad Jibril, lahir di Banjarmasin pada 3 Desember 1979 dan beralamat di Jalan M. Saidi RT 010/01 Pesanggrahan, Petukangan Selatan, Jakarta. Tetapi dia juga memiliki identitas lain, lahir di Lombok Timur pada 28 Mei 1989. Nomor paspornya S335026 dan masih aktif.Sebelum polisi menyatakan penangkapan Mohamad Jibril, ayahnya, Abu Jibril, telah mendatangi Mabes Polri. Dia memprotes anaknya itu ditetapkan sebagai tersangka terorisme dan masuk DPO tanpa konfirmasi kepada dirinya.
"Saya nonton di Metro TV pukul 15.00, katanya anak saya DPO. Kenapa tidak menanyakan ke orang tuanya. Dia tidur di rumah saya," ujar Abu Jibril. Abu juga menegaskan bahwa anaknya sudah ditangkap polisi beberapa jam setelah diumumkan menjadi DPO.Abu Jibril sendiri pernah diperiksa polisi terkait kasus bom pada 2004. Namun, karena tidak ada bukti yang mendukung, dia akhirnya dilepas.
Berdasarkan sumber di kepolisian, penangkapan Jibril itu terkait dengan pengakuan tersangka terorime lainnya, Al Khalil Ali alias Al Hamid Ali. Warga negara Arab Saudi yang kini dalam tahanan itu mengaku telah menerima dana Rp50 juta dari Jibril. Namun, dia berkelit uang itu untuk membuat warung internet, bukan pengeboman dua hotel tersebut.
Tetapi, Nanan Soekarna menegaskan polisi sudah punya cukup bukti Al Khalil sebagai tersangka teroris. Al Khalil ditangkap di Kuningan, Jawa Barat dua pekan lalu bersama Iwan Herdiansyah, tetangga sekaligus anak buah Khalil. "Karena tidak ada bukti terhadap Iwan, maka dia dilepas," ujar Nanan
Pembangunan Komplek Pemda Pesawaran
Senin, 24 Agustus 2009
GEDONGTATAAN--Tahun 2011 Kabupaten Pesawaran bakal memiliki kompleks perkantoran sendiri di Desa Way Layap, Gedongtataan. Gedung perkantoran di atas lahan seluas 37,2 ha itu meliputi sekretariat kabupaten, sekretariat dewan, serta kantor dinas, badan dan kelembagaan.Menurut Sekretaris Kabupaten Pesawaran, Ruslan, kompleks perkantoran yang proses pembangunannya bakal diselesaikan dalam tiga tahap itu akan menjadi pusat pemerintahan kabupaten yang representatif untuk menunjang kinerja pelayanan kepada masyarakat. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada Selasa (18-8) lalu.
Total luas lahan kawasan perkantoran itu mencapai 37,2 ha. Di tempat itu akan dibangun kantor bupati, sekretariat DPRD, gedung serbaguna, kantor-kantor dinas, badan dan kelembanggaan lainnya fasilitas penunjang lainnya. "Biaya pembangunan kantor bupati dan sekretariat kabupaten memerlukan dana sekitar Rp32,5 miliar," kata Ruslan.
Pada tahun anggaran (TA) 2009 Pemkab Pesawaran memperoleh bantuan dana alokasi khusus (DAK) bidang prasarana pemerintahan untuk pembangunan gedung kantor bupati dan sekretariat kabupaten tahap pertama sekitar Rp10,028 miliar, termasuk dana pendamping dari APBD 2009 sebesar Rp911 juta yang disiapkan Pemkab Pesawaran.
Sebelumnya, kata Ruslan, pada TA 2008, realisasi pembangunan kantor bupati telah dimulai dengan pembuatan masterplan perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran oleh PT Arplan Geo Encon.Sesuai dengan tata ruang Kabupaten Pesawaran, di mana Gedongtataan merupakan pusat perdagangan dan jasa serta pusat pendidikan dan pemerintahan sehingga Pemkab Pesawaran mengupayakan pengembangan wilayah yang berpotensi serta relatif masih kosong sebagai subpusat perkantoran yang baru.
"Ini untuk mengantisipasi terjadinya pemusatan kegiatan pemerintah daerah pada kawasan pusat kota sehingga pemerintah Kabupaten Pesawaran merencanakan pembangunan kawasan perkantoran yang representatif dan modern sekaligus menjadi contoh perkotaan baru yang dapat mendorong pembangunan serta dapat menjadi identitas Kabupaten Pesawaran dalam pembangunannya".
Sementara itu, Kepala Bidang Pelaksana PT Purna Arena Yudha, Agus Purwanto, mengatakan pada tahap pertama ditargetkan bangunan mencapai struktur dan atap bangunan kantor dan kemungkinan penyelesaian tahap ketiga. "Pembangunan kantor bupati dan sekretariat Kabupaten Pesawaran dilakukan tiga tahap atau tiga tahun anggaran," kata Agus Purwanto.
Tari Pendet dkeluarkan dari Discovery Channel
JAKARTA - Setelah menimbulkan kontroversi, pihak Discovery Channel akhirnya menarik iklan Visit Malaysian Year yang di dalamnya terdapat sequel Tari Pendet, pada Senin (24/8/2009)."Penarikan mulai hari ini atas inisiatif mereka sendiri," ujar Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Tjetjep Suparman kepada wartawan di Jakarta.Seperti diketahui, pihak discovery bertindak selaku pembuat iklan tersebut. Saat ini Pemerintah Malaysia masih melakukan penyelidikan mengapa Tari Pendet bisa masuk dalam iklan Visit Malaysian Year."Bahwa ini hanya kekeliruan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, saat ini masih dilakukan penyelidikan agar ditemuakan solusi dari masalah yang timbul, agar hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik-baik saja," ujar kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia, Amran Mohammad Zein.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Mendubpar Jero Wacik sebelumnya telah mendesak agar Discovery Channel menarik tayangan iklan di atas. Namun permintaan tersebut ternyata baru dipenuhi hari ini.
Tari Pendet dkeluarkan dari Discovery Channel
JAKARTA - Setelah menimbulkan kontroversi, pihak Discovery Channel akhirnya menarik iklan Visit Malaysian Year yang di dalamnya terdapat sequel Tari Pendet, pada Senin (24/8/2009)."Penarikan mulai hari ini atas inisiatif mereka sendiri," ujar Dirjen Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Tjetjep Suparman kepada wartawan di Jakarta.Seperti diketahui, pihak discovery bertindak selaku pembuat iklan tersebut. Saat ini Pemerintah Malaysia masih melakukan penyelidikan mengapa Tari Pendet bisa masuk dalam iklan Visit Malaysian Year."Bahwa ini hanya kekeliruan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, saat ini masih dilakukan penyelidikan agar ditemuakan solusi dari masalah yang timbul, agar hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik-baik saja," ujar kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia, Amran Mohammad Zein.
Pemerintah Indonesia sendiri melalui Mendubpar Jero Wacik sebelumnya telah mendesak agar Discovery Channel menarik tayangan iklan di atas. Namun permintaan tersebut ternyata baru dipenuhi hari ini.
DPRD Ngebut Bahas APBD-P
Berita Lampung : DPRD Lampung mempercepat pembahasan APBD Perubahan. Pembahasan nota keuangan APBDP tersebut hanya dibahas selama sepekan dari 21--28 Agustus.Wakil Ketua DPRD Lampung Gufron Azis Fuadi, Minggu (23-8), mengatakan pembahasan APBD-P sengaja dipercepat karena materinya sudah dibahas secara detail oleh eksekutif dan legislatif saat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
"Jadwal pembahasan APBD-P memang sudah ditetapkan hanya selama sepekan. Insya Allah waktu itu cukup karena secara materi pasti tidak terlalu banyak berubah," kata Gufron.Anggota Panitia Anggaran (Panang) A. Junaidi Auli dan Yandri Nazir juga membenarkan hal itu. Mereka menyatakan secara substansi nota keuangan APBD-P yang diajukan Pemprov tidak ada mengalami perubahan yang berarti.
"Dapat dikatakan pembahasan kali ini hanya untuk mendapatkan pengesahan dari DPRD saja karena substansinya sudah dibahas secara detail dan telah disepakati dalam pembahasan KUA dan PPAS beberapa waktu lalu. Jadi, walaupun Panang diberi waktu hanya dua hari untuk membahas, insya Allah bisa selesai," kata Junaidi.
Nota keuangan APBD-P disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna tanggal 21 Agustus lalu. Hari ini, DPRD menjadwalkan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas APBD-P. Pengesahan APBD-P dijadwalkan Kamis (28-8) mendatang.
Infrastruktur
Sementara itu, dalam APBD-P sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari APBD 2008 sebesar Rp186,95 miliar sebagian besar dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Lampung.Wakil Ketua Panang DPRD Lampung Gufron mengatakan sebesar Rp74 miliar dana SiLPA dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Lampung.
"Dalam APBD-P ini infrastruktur memang menjadi perhatian kami. Jika dalam APBD murni alokasi anggaran untuk pendidikan sudah maksimal, kini dalam APBD-P anggaran untuk infrastruktur yang diperhatikan," kata dia.
Kenaikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut, kata Gufron, juga merupakan sumbangan dari dana perimbangan APBN yang terlambat masuk ke kas daerah. Akibatnya, baru dimasukkan dalam APBD-P.Unsur perubahan kedua ialah penambahan alokasi belanja daerah, implikasi dari penambahan pendapatan daerah dan SiLPA itu Rp186,95 miliar. Alokasi penambahan belanja itu digunakan untuk tambahan belanja tidak langsung nonpendidikan Rp36,45 miliar, tambahan belanja langsung nonpendidikan Rp110,25 miliar, dan tambahan belanja pendidikan Rp40,247 miliar
"Jadwal pembahasan APBD-P memang sudah ditetapkan hanya selama sepekan. Insya Allah waktu itu cukup karena secara materi pasti tidak terlalu banyak berubah," kata Gufron.Anggota Panitia Anggaran (Panang) A. Junaidi Auli dan Yandri Nazir juga membenarkan hal itu. Mereka menyatakan secara substansi nota keuangan APBD-P yang diajukan Pemprov tidak ada mengalami perubahan yang berarti.
"Dapat dikatakan pembahasan kali ini hanya untuk mendapatkan pengesahan dari DPRD saja karena substansinya sudah dibahas secara detail dan telah disepakati dalam pembahasan KUA dan PPAS beberapa waktu lalu. Jadi, walaupun Panang diberi waktu hanya dua hari untuk membahas, insya Allah bisa selesai," kata Junaidi.
Nota keuangan APBD-P disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna tanggal 21 Agustus lalu. Hari ini, DPRD menjadwalkan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas APBD-P. Pengesahan APBD-P dijadwalkan Kamis (28-8) mendatang.
Infrastruktur
Sementara itu, dalam APBD-P sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari APBD 2008 sebesar Rp186,95 miliar sebagian besar dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Lampung.Wakil Ketua Panang DPRD Lampung Gufron mengatakan sebesar Rp74 miliar dana SiLPA dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Lampung.
"Dalam APBD-P ini infrastruktur memang menjadi perhatian kami. Jika dalam APBD murni alokasi anggaran untuk pendidikan sudah maksimal, kini dalam APBD-P anggaran untuk infrastruktur yang diperhatikan," kata dia.
Kenaikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut, kata Gufron, juga merupakan sumbangan dari dana perimbangan APBN yang terlambat masuk ke kas daerah. Akibatnya, baru dimasukkan dalam APBD-P.Unsur perubahan kedua ialah penambahan alokasi belanja daerah, implikasi dari penambahan pendapatan daerah dan SiLPA itu Rp186,95 miliar. Alokasi penambahan belanja itu digunakan untuk tambahan belanja tidak langsung nonpendidikan Rp36,45 miliar, tambahan belanja langsung nonpendidikan Rp110,25 miliar, dan tambahan belanja pendidikan Rp40,247 miliar
DPRD Ngebut Bahas APBD-P
Berita Lampung : DPRD Lampung mempercepat pembahasan APBD Perubahan. Pembahasan nota keuangan APBDP tersebut hanya dibahas selama sepekan dari 21--28 Agustus.Wakil Ketua DPRD Lampung Gufron Azis Fuadi, Minggu (23-8), mengatakan pembahasan APBD-P sengaja dipercepat karena materinya sudah dibahas secara detail oleh eksekutif dan legislatif saat pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).
"Jadwal pembahasan APBD-P memang sudah ditetapkan hanya selama sepekan. Insya Allah waktu itu cukup karena secara materi pasti tidak terlalu banyak berubah," kata Gufron.Anggota Panitia Anggaran (Panang) A. Junaidi Auli dan Yandri Nazir juga membenarkan hal itu. Mereka menyatakan secara substansi nota keuangan APBD-P yang diajukan Pemprov tidak ada mengalami perubahan yang berarti.
"Dapat dikatakan pembahasan kali ini hanya untuk mendapatkan pengesahan dari DPRD saja karena substansinya sudah dibahas secara detail dan telah disepakati dalam pembahasan KUA dan PPAS beberapa waktu lalu. Jadi, walaupun Panang diberi waktu hanya dua hari untuk membahas, insya Allah bisa selesai," kata Junaidi.
Nota keuangan APBD-P disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna tanggal 21 Agustus lalu. Hari ini, DPRD menjadwalkan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas APBD-P. Pengesahan APBD-P dijadwalkan Kamis (28-8) mendatang.
Infrastruktur
Sementara itu, dalam APBD-P sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari APBD 2008 sebesar Rp186,95 miliar sebagian besar dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Lampung.Wakil Ketua Panang DPRD Lampung Gufron mengatakan sebesar Rp74 miliar dana SiLPA dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Lampung.
"Dalam APBD-P ini infrastruktur memang menjadi perhatian kami. Jika dalam APBD murni alokasi anggaran untuk pendidikan sudah maksimal, kini dalam APBD-P anggaran untuk infrastruktur yang diperhatikan," kata dia.
Kenaikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut, kata Gufron, juga merupakan sumbangan dari dana perimbangan APBN yang terlambat masuk ke kas daerah. Akibatnya, baru dimasukkan dalam APBD-P.Unsur perubahan kedua ialah penambahan alokasi belanja daerah, implikasi dari penambahan pendapatan daerah dan SiLPA itu Rp186,95 miliar. Alokasi penambahan belanja itu digunakan untuk tambahan belanja tidak langsung nonpendidikan Rp36,45 miliar, tambahan belanja langsung nonpendidikan Rp110,25 miliar, dan tambahan belanja pendidikan Rp40,247 miliar
"Jadwal pembahasan APBD-P memang sudah ditetapkan hanya selama sepekan. Insya Allah waktu itu cukup karena secara materi pasti tidak terlalu banyak berubah," kata Gufron.Anggota Panitia Anggaran (Panang) A. Junaidi Auli dan Yandri Nazir juga membenarkan hal itu. Mereka menyatakan secara substansi nota keuangan APBD-P yang diajukan Pemprov tidak ada mengalami perubahan yang berarti.
"Dapat dikatakan pembahasan kali ini hanya untuk mendapatkan pengesahan dari DPRD saja karena substansinya sudah dibahas secara detail dan telah disepakati dalam pembahasan KUA dan PPAS beberapa waktu lalu. Jadi, walaupun Panang diberi waktu hanya dua hari untuk membahas, insya Allah bisa selesai," kata Junaidi.
Nota keuangan APBD-P disampaikan Gubernur dalam rapat paripurna tanggal 21 Agustus lalu. Hari ini, DPRD menjadwalkan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas APBD-P. Pengesahan APBD-P dijadwalkan Kamis (28-8) mendatang.
Infrastruktur
Sementara itu, dalam APBD-P sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari APBD 2008 sebesar Rp186,95 miliar sebagian besar dialokasikan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Lampung.Wakil Ketua Panang DPRD Lampung Gufron mengatakan sebesar Rp74 miliar dana SiLPA dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan di Lampung.
"Dalam APBD-P ini infrastruktur memang menjadi perhatian kami. Jika dalam APBD murni alokasi anggaran untuk pendidikan sudah maksimal, kini dalam APBD-P anggaran untuk infrastruktur yang diperhatikan," kata dia.
Kenaikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut, kata Gufron, juga merupakan sumbangan dari dana perimbangan APBN yang terlambat masuk ke kas daerah. Akibatnya, baru dimasukkan dalam APBD-P.Unsur perubahan kedua ialah penambahan alokasi belanja daerah, implikasi dari penambahan pendapatan daerah dan SiLPA itu Rp186,95 miliar. Alokasi penambahan belanja itu digunakan untuk tambahan belanja tidak langsung nonpendidikan Rp36,45 miliar, tambahan belanja langsung nonpendidikan Rp110,25 miliar, dan tambahan belanja pendidikan Rp40,247 miliar
Teroris tidak dibenarkan dalam Agama Islam
BANDAR LAMPUNG (Berita Lampung): Jihad dan teroris merupakan dua sisi mata uang. Jihad diartikan berjuang melawan musuh di jalan agama, sementara aksi teror yang mengatasnamakan jihad akan merusak kehidupan beragama."Teroris tidak dibenarkan dalam Islam," kata Imam Masjid Al-Aqsha Palestina, Syekh Shiyam, dalam diskusinya usai salat isya, tarawih, dan witir di Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung (Unila), tadi malam (23-8).
Shiyam yang juga Rektor Universitas Islam Gaza, Palestina menjelaskan masyarakat harus memilah antara aksi jihad dengan teroris. "Aksi teror ada yang baik dan buruk. Yang baik digunakan melawan musuh seperti di Gaza, Afganistan, Irak. Mereka berperang melawan warga asing yang akan menjajah mereka," kata Shiyam yang juga mengimami salat tarawih itu.Penjelasan Syekh Shiyam dalam bahasa Arab diterjermahkan K.H. Yakhsyallah Mansur, pembina Aqsa Working Group (AWG) dari Pondok Pesantren Al-Fatah itu menjelaskan teror negatif adalah aksi teror di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah masyarakat muslim.
"Tidak dibenarkan membuat teror di tengah masyarakat muslim. Seperti yang terjadi di Sudan, Somalia, dan di Indonesia," kata Syekh didampingi Rektor Unila, Sugeng P. Harianto, di depan ribuan mahasiswa yang menjadi jemaah salat tarawih."Indonesia mayoritas muslim. Orang asing datang jangan dimusuhi tapi harus dilindungi," kata dia berkesempatan menyampaikan terima kasih dari warga Gaza atas doa dan bantuan umat muslim Indonesia.
Syekh Shiyam yang didampingi Ikhwanul Muslimin Syekh Muhyiddin Hamidy dan Amrozy M. Rais itu juga mengingatkan mahasiswa Unila untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama."Saya menjadi rektor Universitas Islam Gaza, mahasiswa memunculkan pergerakan. Ayo mahasiswa Unila bangun negara, bantu negeri ini dengan belajar. Tidak ada perbedaan ilmu kemanusiaan dan kealaman."
Pada kesempatan itu, Rektor Unila Sugeng P. Harianto menawarkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pertukaran mahasiswa antara Universitas Islam Gaza dan Unila."Selama ini Unila sudah menjalin kerja sama dengan Amerika, Filipina, Jepang, Australia. Tetapi belum dengan negara Timur Tengah. Kami tawarkan untuk menjalin kerja sama dengan Unila," kata Sugeng saat berdialog dengan Syekh.
Mendengar tawaran Rektor Unila, Syekh Shiyam menyambut baik tawaran tersebut. Dia menyatakan akan membicarakan tawaran tersebut dengan rekan-rekan di Universitas Islam Gaza. Bahkan dia memastikan tahun depan realisasi kerja sama itu terwujud. "Saya sambut keinginan itu. Kunjungan tahun depan akan ada realisasi kerja sama dengan Unila." kata Syekh Shiyam yang disambut teriakan takbir.
Shiyam yang juga Rektor Universitas Islam Gaza, Palestina menjelaskan masyarakat harus memilah antara aksi jihad dengan teroris. "Aksi teror ada yang baik dan buruk. Yang baik digunakan melawan musuh seperti di Gaza, Afganistan, Irak. Mereka berperang melawan warga asing yang akan menjajah mereka," kata Shiyam yang juga mengimami salat tarawih itu.Penjelasan Syekh Shiyam dalam bahasa Arab diterjermahkan K.H. Yakhsyallah Mansur, pembina Aqsa Working Group (AWG) dari Pondok Pesantren Al-Fatah itu menjelaskan teror negatif adalah aksi teror di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah masyarakat muslim.
"Tidak dibenarkan membuat teror di tengah masyarakat muslim. Seperti yang terjadi di Sudan, Somalia, dan di Indonesia," kata Syekh didampingi Rektor Unila, Sugeng P. Harianto, di depan ribuan mahasiswa yang menjadi jemaah salat tarawih."Indonesia mayoritas muslim. Orang asing datang jangan dimusuhi tapi harus dilindungi," kata dia berkesempatan menyampaikan terima kasih dari warga Gaza atas doa dan bantuan umat muslim Indonesia.
Syekh Shiyam yang didampingi Ikhwanul Muslimin Syekh Muhyiddin Hamidy dan Amrozy M. Rais itu juga mengingatkan mahasiswa Unila untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama."Saya menjadi rektor Universitas Islam Gaza, mahasiswa memunculkan pergerakan. Ayo mahasiswa Unila bangun negara, bantu negeri ini dengan belajar. Tidak ada perbedaan ilmu kemanusiaan dan kealaman."
Pada kesempatan itu, Rektor Unila Sugeng P. Harianto menawarkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pertukaran mahasiswa antara Universitas Islam Gaza dan Unila."Selama ini Unila sudah menjalin kerja sama dengan Amerika, Filipina, Jepang, Australia. Tetapi belum dengan negara Timur Tengah. Kami tawarkan untuk menjalin kerja sama dengan Unila," kata Sugeng saat berdialog dengan Syekh.
Mendengar tawaran Rektor Unila, Syekh Shiyam menyambut baik tawaran tersebut. Dia menyatakan akan membicarakan tawaran tersebut dengan rekan-rekan di Universitas Islam Gaza. Bahkan dia memastikan tahun depan realisasi kerja sama itu terwujud. "Saya sambut keinginan itu. Kunjungan tahun depan akan ada realisasi kerja sama dengan Unila." kata Syekh Shiyam yang disambut teriakan takbir.
Teroris tidak dibenarkan dalam Agama Islam
BANDAR LAMPUNG (Berita Lampung): Jihad dan teroris merupakan dua sisi mata uang. Jihad diartikan berjuang melawan musuh di jalan agama, sementara aksi teror yang mengatasnamakan jihad akan merusak kehidupan beragama."Teroris tidak dibenarkan dalam Islam," kata Imam Masjid Al-Aqsha Palestina, Syekh Shiyam, dalam diskusinya usai salat isya, tarawih, dan witir di Masjid Al-Wasi'i Universitas Lampung (Unila), tadi malam (23-8).
Shiyam yang juga Rektor Universitas Islam Gaza, Palestina menjelaskan masyarakat harus memilah antara aksi jihad dengan teroris. "Aksi teror ada yang baik dan buruk. Yang baik digunakan melawan musuh seperti di Gaza, Afganistan, Irak. Mereka berperang melawan warga asing yang akan menjajah mereka," kata Shiyam yang juga mengimami salat tarawih itu.Penjelasan Syekh Shiyam dalam bahasa Arab diterjermahkan K.H. Yakhsyallah Mansur, pembina Aqsa Working Group (AWG) dari Pondok Pesantren Al-Fatah itu menjelaskan teror negatif adalah aksi teror di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah masyarakat muslim.
"Tidak dibenarkan membuat teror di tengah masyarakat muslim. Seperti yang terjadi di Sudan, Somalia, dan di Indonesia," kata Syekh didampingi Rektor Unila, Sugeng P. Harianto, di depan ribuan mahasiswa yang menjadi jemaah salat tarawih."Indonesia mayoritas muslim. Orang asing datang jangan dimusuhi tapi harus dilindungi," kata dia berkesempatan menyampaikan terima kasih dari warga Gaza atas doa dan bantuan umat muslim Indonesia.
Syekh Shiyam yang didampingi Ikhwanul Muslimin Syekh Muhyiddin Hamidy dan Amrozy M. Rais itu juga mengingatkan mahasiswa Unila untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama."Saya menjadi rektor Universitas Islam Gaza, mahasiswa memunculkan pergerakan. Ayo mahasiswa Unila bangun negara, bantu negeri ini dengan belajar. Tidak ada perbedaan ilmu kemanusiaan dan kealaman."
Pada kesempatan itu, Rektor Unila Sugeng P. Harianto menawarkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pertukaran mahasiswa antara Universitas Islam Gaza dan Unila."Selama ini Unila sudah menjalin kerja sama dengan Amerika, Filipina, Jepang, Australia. Tetapi belum dengan negara Timur Tengah. Kami tawarkan untuk menjalin kerja sama dengan Unila," kata Sugeng saat berdialog dengan Syekh.
Mendengar tawaran Rektor Unila, Syekh Shiyam menyambut baik tawaran tersebut. Dia menyatakan akan membicarakan tawaran tersebut dengan rekan-rekan di Universitas Islam Gaza. Bahkan dia memastikan tahun depan realisasi kerja sama itu terwujud. "Saya sambut keinginan itu. Kunjungan tahun depan akan ada realisasi kerja sama dengan Unila." kata Syekh Shiyam yang disambut teriakan takbir.
Shiyam yang juga Rektor Universitas Islam Gaza, Palestina menjelaskan masyarakat harus memilah antara aksi jihad dengan teroris. "Aksi teror ada yang baik dan buruk. Yang baik digunakan melawan musuh seperti di Gaza, Afganistan, Irak. Mereka berperang melawan warga asing yang akan menjajah mereka," kata Shiyam yang juga mengimami salat tarawih itu.Penjelasan Syekh Shiyam dalam bahasa Arab diterjermahkan K.H. Yakhsyallah Mansur, pembina Aqsa Working Group (AWG) dari Pondok Pesantren Al-Fatah itu menjelaskan teror negatif adalah aksi teror di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah masyarakat muslim.
"Tidak dibenarkan membuat teror di tengah masyarakat muslim. Seperti yang terjadi di Sudan, Somalia, dan di Indonesia," kata Syekh didampingi Rektor Unila, Sugeng P. Harianto, di depan ribuan mahasiswa yang menjadi jemaah salat tarawih."Indonesia mayoritas muslim. Orang asing datang jangan dimusuhi tapi harus dilindungi," kata dia berkesempatan menyampaikan terima kasih dari warga Gaza atas doa dan bantuan umat muslim Indonesia.
Syekh Shiyam yang didampingi Ikhwanul Muslimin Syekh Muhyiddin Hamidy dan Amrozy M. Rais itu juga mengingatkan mahasiswa Unila untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama."Saya menjadi rektor Universitas Islam Gaza, mahasiswa memunculkan pergerakan. Ayo mahasiswa Unila bangun negara, bantu negeri ini dengan belajar. Tidak ada perbedaan ilmu kemanusiaan dan kealaman."
Pada kesempatan itu, Rektor Unila Sugeng P. Harianto menawarkan kerja sama bidang pendidikan, penelitian dan pertukaran mahasiswa antara Universitas Islam Gaza dan Unila."Selama ini Unila sudah menjalin kerja sama dengan Amerika, Filipina, Jepang, Australia. Tetapi belum dengan negara Timur Tengah. Kami tawarkan untuk menjalin kerja sama dengan Unila," kata Sugeng saat berdialog dengan Syekh.
Mendengar tawaran Rektor Unila, Syekh Shiyam menyambut baik tawaran tersebut. Dia menyatakan akan membicarakan tawaran tersebut dengan rekan-rekan di Universitas Islam Gaza. Bahkan dia memastikan tahun depan realisasi kerja sama itu terwujud. "Saya sambut keinginan itu. Kunjungan tahun depan akan ada realisasi kerja sama dengan Unila." kata Syekh Shiyam yang disambut teriakan takbir.
Wacana walikota dan Bupati dipilih DPRD
Berita ibukota ; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mengatur semua kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Alasan pokoknya karena pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai mengecewakan rakyat.
Namun, pilkada langsung pun belakangan ini menuai banyak kritik. Muncul wacana perlu adanya evaluasi hal itu. Beberapa tokoh menyarankan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti semula, melalui DPRD.Ketua PBNU K.H. Hasyim Muzadi, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden pada akhir Januari 2008 misalnya, menilai pemilihan kepala daerah mestinya tidak dilakukan secara langsung karena selain menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan, juga hanya menghambur-hamburkan uang negara.
Pada akhir 2007, Peserta Program Pelatihan Reguler (PPPR) Angkatan 40 Lemhannas juga mengusulkan agar proses pemilihan gubernur diubah. Gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Alasannya, posisi gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden di daerah. Wacana serupa pun digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto belum lama ini. Alasan Mendagri, antara lain terkait dengan besarnya biaya dan lamanya proses pemilihan seperti dalam kasus pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Kalangan DPR menyambut positif usulan tersebut. Anggota F-KB Saifullah Ma'sum, misalnya, meminta pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU No 32/2004. Ketua F-PD Syarief Hasan juga demikian. Dia menilai usulan itu sebagai wacana yang patut didukung. Pakar otonomi daerah dari LIPI, Siti Zuhro, berpendapat lain. Menurutnya, pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota merupakan sarana strategis bagi pembelajaran demokrasi. Pilkada harus dilepaskan dari rezim otonomi daerah (otda).
Dalam konteks itu, ia mengkritik penempatan ketentuan mengenai pilkada langsung ke dalam perundangan otonomi daerah. "Ini yang harus dievaluasi, karena pilkada secara langsung di daerah harusnya masuk dalam UU pemilu," kata dia di Jakarta, kemarin.
Ia mengungkapkan dalam penelitiannya mengenai otonomi daerah, kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah semakin lemah seiring masuknya pilkada dalam rezim otda. "Dengan itu maka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi timpang," ujar dia.
Meski demikian, untuk menyusun langkah koordinasi, pemerintah harus mencari jembatan penghubung antara pusat dan daerah. Dalam sistem otonomi yang bertumpu pada otonomi kabupaten/kota, jembatan yang strategis adalah tingkat provinsi. "Provinsi diubah fungsinya, bukan sebagai daerah otonomi. Namun sebagai sarana bagi koordinasi pusat-daerah," kata dia.
Dengan perubahan fungsi itu, lanjutnya, gubernur selaku kepala daerah provinsi tidak perlu dipilih secara langsung. "Gubernur bisa ditunjuk oleh DPRD." Tugas gubernur pun bukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai pengawas, pembina, dan perwakilan pusat.
Dengan pembatasan otonomi daerah, kata dia, keseimbangan antara pusat dan daerah dapat berjalan baik. Namun, ia mengingatkan agar otda harus fokus di tingkat kabupaten/kota. "Ini merupakan amanat konstitusi," kata dia.
Pendapat senada dilontarkan pakar hukum tata negara Andi Irman Putrasidin. Konsep otda di Indonesia, katanya, menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota. "Ini harus dilakukan secara konsisten."
Ia juga menyatakan, pilkada langsung di daerah merupakan sarana pembelajaran demokrasi. Setidaknya dalam lima tahun, aparat dan rakyat belajar melakukan demokrasi di wilayahnya masing-masing. "Terbukti dalam pemilu kemarin tidak ada konflik atas pemilu presiden. Jadi pembelajaran berhasil," kata dia.
Di sisi lain, dia mengakui pilkada langsung terdapat sejumlah kelemahan. Namun, kelemahan itu tidak berarti harus mengembalikan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD
Namun, pilkada langsung pun belakangan ini menuai banyak kritik. Muncul wacana perlu adanya evaluasi hal itu. Beberapa tokoh menyarankan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti semula, melalui DPRD.Ketua PBNU K.H. Hasyim Muzadi, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden pada akhir Januari 2008 misalnya, menilai pemilihan kepala daerah mestinya tidak dilakukan secara langsung karena selain menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan, juga hanya menghambur-hamburkan uang negara.
Pada akhir 2007, Peserta Program Pelatihan Reguler (PPPR) Angkatan 40 Lemhannas juga mengusulkan agar proses pemilihan gubernur diubah. Gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Alasannya, posisi gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden di daerah. Wacana serupa pun digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto belum lama ini. Alasan Mendagri, antara lain terkait dengan besarnya biaya dan lamanya proses pemilihan seperti dalam kasus pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Kalangan DPR menyambut positif usulan tersebut. Anggota F-KB Saifullah Ma'sum, misalnya, meminta pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU No 32/2004. Ketua F-PD Syarief Hasan juga demikian. Dia menilai usulan itu sebagai wacana yang patut didukung. Pakar otonomi daerah dari LIPI, Siti Zuhro, berpendapat lain. Menurutnya, pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota merupakan sarana strategis bagi pembelajaran demokrasi. Pilkada harus dilepaskan dari rezim otonomi daerah (otda).
Dalam konteks itu, ia mengkritik penempatan ketentuan mengenai pilkada langsung ke dalam perundangan otonomi daerah. "Ini yang harus dievaluasi, karena pilkada secara langsung di daerah harusnya masuk dalam UU pemilu," kata dia di Jakarta, kemarin.
Ia mengungkapkan dalam penelitiannya mengenai otonomi daerah, kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah semakin lemah seiring masuknya pilkada dalam rezim otda. "Dengan itu maka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi timpang," ujar dia.
Meski demikian, untuk menyusun langkah koordinasi, pemerintah harus mencari jembatan penghubung antara pusat dan daerah. Dalam sistem otonomi yang bertumpu pada otonomi kabupaten/kota, jembatan yang strategis adalah tingkat provinsi. "Provinsi diubah fungsinya, bukan sebagai daerah otonomi. Namun sebagai sarana bagi koordinasi pusat-daerah," kata dia.
Dengan perubahan fungsi itu, lanjutnya, gubernur selaku kepala daerah provinsi tidak perlu dipilih secara langsung. "Gubernur bisa ditunjuk oleh DPRD." Tugas gubernur pun bukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai pengawas, pembina, dan perwakilan pusat.
Dengan pembatasan otonomi daerah, kata dia, keseimbangan antara pusat dan daerah dapat berjalan baik. Namun, ia mengingatkan agar otda harus fokus di tingkat kabupaten/kota. "Ini merupakan amanat konstitusi," kata dia.
Pendapat senada dilontarkan pakar hukum tata negara Andi Irman Putrasidin. Konsep otda di Indonesia, katanya, menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota. "Ini harus dilakukan secara konsisten."
Ia juga menyatakan, pilkada langsung di daerah merupakan sarana pembelajaran demokrasi. Setidaknya dalam lima tahun, aparat dan rakyat belajar melakukan demokrasi di wilayahnya masing-masing. "Terbukti dalam pemilu kemarin tidak ada konflik atas pemilu presiden. Jadi pembelajaran berhasil," kata dia.
Di sisi lain, dia mengakui pilkada langsung terdapat sejumlah kelemahan. Namun, kelemahan itu tidak berarti harus mengembalikan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD
Wacana walikota dan Bupati dipilih DPRD
Berita ibukota ; Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) mengatur semua kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang sebelumnya dipilih oleh DPRD, menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Alasan pokoknya karena pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai mengecewakan rakyat.
Namun, pilkada langsung pun belakangan ini menuai banyak kritik. Muncul wacana perlu adanya evaluasi hal itu. Beberapa tokoh menyarankan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti semula, melalui DPRD.Ketua PBNU K.H. Hasyim Muzadi, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden pada akhir Januari 2008 misalnya, menilai pemilihan kepala daerah mestinya tidak dilakukan secara langsung karena selain menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan, juga hanya menghambur-hamburkan uang negara.
Pada akhir 2007, Peserta Program Pelatihan Reguler (PPPR) Angkatan 40 Lemhannas juga mengusulkan agar proses pemilihan gubernur diubah. Gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Alasannya, posisi gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden di daerah. Wacana serupa pun digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto belum lama ini. Alasan Mendagri, antara lain terkait dengan besarnya biaya dan lamanya proses pemilihan seperti dalam kasus pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Kalangan DPR menyambut positif usulan tersebut. Anggota F-KB Saifullah Ma'sum, misalnya, meminta pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU No 32/2004. Ketua F-PD Syarief Hasan juga demikian. Dia menilai usulan itu sebagai wacana yang patut didukung. Pakar otonomi daerah dari LIPI, Siti Zuhro, berpendapat lain. Menurutnya, pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota merupakan sarana strategis bagi pembelajaran demokrasi. Pilkada harus dilepaskan dari rezim otonomi daerah (otda).
Dalam konteks itu, ia mengkritik penempatan ketentuan mengenai pilkada langsung ke dalam perundangan otonomi daerah. "Ini yang harus dievaluasi, karena pilkada secara langsung di daerah harusnya masuk dalam UU pemilu," kata dia di Jakarta, kemarin.
Ia mengungkapkan dalam penelitiannya mengenai otonomi daerah, kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah semakin lemah seiring masuknya pilkada dalam rezim otda. "Dengan itu maka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi timpang," ujar dia.
Meski demikian, untuk menyusun langkah koordinasi, pemerintah harus mencari jembatan penghubung antara pusat dan daerah. Dalam sistem otonomi yang bertumpu pada otonomi kabupaten/kota, jembatan yang strategis adalah tingkat provinsi. "Provinsi diubah fungsinya, bukan sebagai daerah otonomi. Namun sebagai sarana bagi koordinasi pusat-daerah," kata dia.
Dengan perubahan fungsi itu, lanjutnya, gubernur selaku kepala daerah provinsi tidak perlu dipilih secara langsung. "Gubernur bisa ditunjuk oleh DPRD." Tugas gubernur pun bukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai pengawas, pembina, dan perwakilan pusat.
Dengan pembatasan otonomi daerah, kata dia, keseimbangan antara pusat dan daerah dapat berjalan baik. Namun, ia mengingatkan agar otda harus fokus di tingkat kabupaten/kota. "Ini merupakan amanat konstitusi," kata dia.
Pendapat senada dilontarkan pakar hukum tata negara Andi Irman Putrasidin. Konsep otda di Indonesia, katanya, menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota. "Ini harus dilakukan secara konsisten."
Ia juga menyatakan, pilkada langsung di daerah merupakan sarana pembelajaran demokrasi. Setidaknya dalam lima tahun, aparat dan rakyat belajar melakukan demokrasi di wilayahnya masing-masing. "Terbukti dalam pemilu kemarin tidak ada konflik atas pemilu presiden. Jadi pembelajaran berhasil," kata dia.
Di sisi lain, dia mengakui pilkada langsung terdapat sejumlah kelemahan. Namun, kelemahan itu tidak berarti harus mengembalikan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD
Namun, pilkada langsung pun belakangan ini menuai banyak kritik. Muncul wacana perlu adanya evaluasi hal itu. Beberapa tokoh menyarankan pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti semula, melalui DPRD.Ketua PBNU K.H. Hasyim Muzadi, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden pada akhir Januari 2008 misalnya, menilai pemilihan kepala daerah mestinya tidak dilakukan secara langsung karena selain menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan, juga hanya menghambur-hamburkan uang negara.
Pada akhir 2007, Peserta Program Pelatihan Reguler (PPPR) Angkatan 40 Lemhannas juga mengusulkan agar proses pemilihan gubernur diubah. Gubernur ditunjuk langsung oleh presiden. Alasannya, posisi gubernur merupakan kepanjangan tangan presiden di daerah. Wacana serupa pun digulirkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto belum lama ini. Alasan Mendagri, antara lain terkait dengan besarnya biaya dan lamanya proses pemilihan seperti dalam kasus pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Kalangan DPR menyambut positif usulan tersebut. Anggota F-KB Saifullah Ma'sum, misalnya, meminta pemerintah dan DPR segera melakukan revisi UU No 32/2004. Ketua F-PD Syarief Hasan juga demikian. Dia menilai usulan itu sebagai wacana yang patut didukung. Pakar otonomi daerah dari LIPI, Siti Zuhro, berpendapat lain. Menurutnya, pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota merupakan sarana strategis bagi pembelajaran demokrasi. Pilkada harus dilepaskan dari rezim otonomi daerah (otda).
Dalam konteks itu, ia mengkritik penempatan ketentuan mengenai pilkada langsung ke dalam perundangan otonomi daerah. "Ini yang harus dievaluasi, karena pilkada secara langsung di daerah harusnya masuk dalam UU pemilu," kata dia di Jakarta, kemarin.
Ia mengungkapkan dalam penelitiannya mengenai otonomi daerah, kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah semakin lemah seiring masuknya pilkada dalam rezim otda. "Dengan itu maka koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi timpang," ujar dia.
Meski demikian, untuk menyusun langkah koordinasi, pemerintah harus mencari jembatan penghubung antara pusat dan daerah. Dalam sistem otonomi yang bertumpu pada otonomi kabupaten/kota, jembatan yang strategis adalah tingkat provinsi. "Provinsi diubah fungsinya, bukan sebagai daerah otonomi. Namun sebagai sarana bagi koordinasi pusat-daerah," kata dia.
Dengan perubahan fungsi itu, lanjutnya, gubernur selaku kepala daerah provinsi tidak perlu dipilih secara langsung. "Gubernur bisa ditunjuk oleh DPRD." Tugas gubernur pun bukan sebagai kepala daerah, melainkan sebagai pengawas, pembina, dan perwakilan pusat.
Dengan pembatasan otonomi daerah, kata dia, keseimbangan antara pusat dan daerah dapat berjalan baik. Namun, ia mengingatkan agar otda harus fokus di tingkat kabupaten/kota. "Ini merupakan amanat konstitusi," kata dia.
Pendapat senada dilontarkan pakar hukum tata negara Andi Irman Putrasidin. Konsep otda di Indonesia, katanya, menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota. "Ini harus dilakukan secara konsisten."
Ia juga menyatakan, pilkada langsung di daerah merupakan sarana pembelajaran demokrasi. Setidaknya dalam lima tahun, aparat dan rakyat belajar melakukan demokrasi di wilayahnya masing-masing. "Terbukti dalam pemilu kemarin tidak ada konflik atas pemilu presiden. Jadi pembelajaran berhasil," kata dia.
Di sisi lain, dia mengakui pilkada langsung terdapat sejumlah kelemahan. Namun, kelemahan itu tidak berarti harus mengembalikan pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD
Kherlani dan Sudarno Sepakat Berdamai
Sabtu, 01 Agustus 2009
Wakil Wali Kota Bandar Lampung Kherlani dan Sekretaris Kota (Sekkot) Sudarno Eddi sepakat berdamai. Sudarno sendiri akan mencabut surat pengaduannya di Poltabes Bandar Lampung.
Keinginan berdamai itu setelah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno dan Kherlani minus Sudarno di Kantor Pemkot, Rabu (29-7). Sjachroedin mendesak Eddy agar menyelesaikan perselisihan kedua bawahannya.
"Dengan rasa haru keduanya (Kherlani dan Sudarno, red) saling bermaafan melalui telepon dan ingin berdamai. Pak Darno sendiri akan mencabut pengaduannya," kata seorang staf di Pemkot, Kamis (30-7).
Sudarno sendiri sejak pertemuan gubernur dan wali kota sedang dinas di Jakarta dan baru kembali ke Bandar Lampung, kemarin sore.
Wali Kota Eddy yakin perselisihan dua bawahannya akan selesai. Dia sendiri akan merancang pertemuan tersebut. "Nanti ada pertemuan," kata Eddy kepada Lampung Post usai acara peringatan HUT Koperasi Indonesia di Taman Hutan Kota Way Halim.
Saat di wawancarai, Wali Kota sempat berbalik badan dan melihat Kherlani yang ada di belakangnya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menghadiri peringatan HUT Koperasi yang diselenggarakan Forum Gerakan Koperasi Bandar Lampung.
Eddy datang bersama Kapoltabes Bandar Lampung Kombes Syauqie Achmad dan Dandim Letkol CZI Rahmat Triyono. Kherlani baru datang saat acara berlangsung karena ia harus menjenguk kerabatnya yang sakit.
Secara terpisah Inspektur Daerah Provinsi Lampung Helmi Mahmud menyatakan tim evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Pemkot masih berlangsung. "Tim masih bekerja tunggu saja hasilnya," kata dia. Tim Inspektur Daerah tersebut melakukan pemeriksaan internal kepegawaian atas perintah Gubernur Sjachroedin. Sebelumnya Gubernur berharap perseteruan Kherlani dan Sudarno tidak terjadi lagi, dan Pemprov juga akan mengambil kebijakan strategis di Pemkot dari hasil temuan tim tadi.
Keinginan berdamai itu setelah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengadakan pertemuan dengan Wali Kota Bandar Lampung Eddy Sutrisno dan Kherlani minus Sudarno di Kantor Pemkot, Rabu (29-7). Sjachroedin mendesak Eddy agar menyelesaikan perselisihan kedua bawahannya.
"Dengan rasa haru keduanya (Kherlani dan Sudarno, red) saling bermaafan melalui telepon dan ingin berdamai. Pak Darno sendiri akan mencabut pengaduannya," kata seorang staf di Pemkot, Kamis (30-7).
Sudarno sendiri sejak pertemuan gubernur dan wali kota sedang dinas di Jakarta dan baru kembali ke Bandar Lampung, kemarin sore.
Wali Kota Eddy yakin perselisihan dua bawahannya akan selesai. Dia sendiri akan merancang pertemuan tersebut. "Nanti ada pertemuan," kata Eddy kepada Lampung Post usai acara peringatan HUT Koperasi Indonesia di Taman Hutan Kota Way Halim.
Saat di wawancarai, Wali Kota sempat berbalik badan dan melihat Kherlani yang ada di belakangnya. Wali Kota dan Wakil Wali Kota menghadiri peringatan HUT Koperasi yang diselenggarakan Forum Gerakan Koperasi Bandar Lampung.
Eddy datang bersama Kapoltabes Bandar Lampung Kombes Syauqie Achmad dan Dandim Letkol CZI Rahmat Triyono. Kherlani baru datang saat acara berlangsung karena ia harus menjenguk kerabatnya yang sakit.
Secara terpisah Inspektur Daerah Provinsi Lampung Helmi Mahmud menyatakan tim evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Pemkot masih berlangsung. "Tim masih bekerja tunggu saja hasilnya," kata dia. Tim Inspektur Daerah tersebut melakukan pemeriksaan internal kepegawaian atas perintah Gubernur Sjachroedin. Sebelumnya Gubernur berharap perseteruan Kherlani dan Sudarno tidak terjadi lagi, dan Pemprov juga akan mengambil kebijakan strategis di Pemkot dari hasil temuan tim tadi.
Langganan:
Postingan (Atom)