Berita online Lampung Tengah

Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sangat tergantung dengan keinginan politis pemerintahan pusat. Dengan biaya yang mencapai Rp40 triliun--Rp70 triliun, Lampung akan kesulitan mencari investor.Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR K.H. Abdul Hakim terkait rencana Pemprov Lampung yang akan mempercepat realisasi pembangunan JSS.
"Kami wakil rakyat Lampung di DPR tetap mendukung keinginan itu. Tapi, itu semua tergantung dengan kemauan politis dan kebijakan presiden yang baru nanti. Apalagi biayanya diperkirakan mencapai Rp40 triliun--Rp70 triliun," kata Hakim yang sedang melangsungkan reses di Lampung.
Selain pemerintah pusat, kata Hakim, investor kemungkinan tidak akan tertarik menanamkan modalnya untuk pembangunan jembatan yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu. Selain biaya terlalu tinggi dan butuh teknologi khusus, break even point (BEP) megaproyek itu diperkirakan baru tercapai dalam kurun waktu 60 tahun.Seperti diketahui, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berencana mempercepat penyelesaian proyek-proyek besar, seperti kota baru Natar dan JSS.

Mengenai JSS, Gubernur mengaku akan terus melobi pusat dan gubernur provinsi lain agar dapat direalisasikan. Apalagi 10 gubernur se-Sumatera telah menandatangani kesepakatan untuk mewujudkan proyek besar tersebut. Demikian pula nota kesepahaman antara Gubernur Lampung, Gubernur Banten, dan investor sudah lama ditandatangani.

Ketua KPU Bandar Lampung As'ad Muzamil yang ditemui di kantornya, Jumat (10-7), mengatakan meskipun sosialisasi sudah maksimal, 14 ribu lebih suara tidak sah dan sekitar 200 ribu mata pilih masuk dalam daftar golput atau tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 8 Juli lalu.
Menurut As'ad, dari hasil rekapitulasi manual KPU Bandar Lampung yang kini sudah mencapai lebih dari 90%, jumlah golput dapat diperkirakan sebanyak 28% dari jumlah DPT. "Tetapi itu masih harus dihitung ulang karena pemilih bukan hanya tercatat dalam DPT, melainkan juga terdiri dari pengguna KTP yang tidak masuk DPT," kata dia.

Hasil penghitungan manual KPU sementara ini, kata As'ad, sudah lebih dari 90% data yang masuk. Dari situ dapat dihitung 14.745 surat suara tidak sah dan angka golput mencapai 28% dari DPT atau sekitar 200 ribuan orang. "Angka tersebut masih bisa bertambah atau berkurang karena masih ada data di PPK yang belum masuk," kata As'ad.

Hasil penghitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei hingga Rabu (8-7) malam, SBY-Boediono berada pada peringkat teratas perolehan suara mengungguli Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang meraih dan Jusuf Kalla-Wiranto. (selengkapnya dalam tabel).Hasil hitung cepat Metro TV juga menunjukkan SBY-Boediono memperoleh suara lebih dari 20% di 25 provinsi. Adapun Mega-Prabowo menang di Bali dan Nusa Tenggara Timur, sementara JK-Wiranto unggul di Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.
Dengan hasil tersebut, sangat mungkin pilpres hanya berlangsung satu putaran karena dua syarat kemenangan satu putaran terpenuhi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 159 Ayat (1) menyebutkan 'pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 jumlah provinsi di Indonesia.
Saat ini, jumlah provinsi di seluruh Indonesia mencapai 33 wilayah. Artinya, untuk memenangi pilpres satu putaran, selain menang lebih dari 50% suara, capres-cawapres harus memperoleh minimal 20% suara di setidaknya 17 provinsi.

Masih menunggu

Hasil tersebut disambut berbeda oleh tim sukses capres-cawapres. Anggota tim sukses SBY-Boediono, Anas Urbaningrum, menyambut positif hasil hitung cepat itu. "Umumnya hasil quick count tidak jauh berbeda dengan hasil resmi KPU."

SBY pun langsung menggelar konferensi pers kendati hasil hitung cepat belum berakhir. Ia mensyukuri hasil hitung cepat itu, tapi tetap menunggu hasil resmi KPU.

Sebaliknya, anggota tim sukses Mega-Prabowo, Fadli Zon, mengabaikan hasil hitung cepat tersebut. Ia menilai pilpres sudah cacat sejak awal sehingga siapa pun yang menang tetap bermasalah. "Bagi saya, quick count bukan hasil akhir. Jauh sebelumnya kita melihat terlalu banyak rekayasa. Saya kira ini satu indikasi kecurangan," papar Fadli.

Senada dengan Fadli, Indra J. Piliang dari tim JK-Wiranto juga mengatakan pihaknya menunggu hasil resmi KPU kendati tetap menghormati hasil hitung cepat.

Pelaksanaan pilpres sendiri, menurut pengamatan Direktur Eksekutif Central for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay, masih menyisakan masalah. Banyak suara tidak sah lantaran peraturan pilpres terlalu kaku. "Pelaksana pilpres tidak terlalu melayani kepentingan pemilih. Di TPS 13, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, misalnya, ada 101 suara tidak sah. Padahal, dari 625 DPT yang ada, cuma 351 yang memilih."

Tidak Valid

Menanggapi hasil tersebut, Prabowo menilai quick count dan exit poll tidak valid dan tidak bisa dijadikan acuan hasil pilpres. Menurut dia, exit poll tidak pernah dilakukan di luar negeri. Hal itu bahkan dianggap sebagai tindak kriminal. "Semua saksi agar tidak terpengaruh pembentukan opini secara dini. Baru satu jam sudah ada yang menang, ini skenario untuk menyesatkan pemilu," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta, kemarin.

Prabowo menjelaskan kemenangan pasangan SBY-Boediono belum pasti. Sebab, menurut survei yang dilakukan Indonesia Development Monitoring (IDM), Mega-Prabowo justru unggul dengan 38% suara. JK-Wiranto 31%, dan SBY-Boediono 30%. Survei ini dilakukan di 3.000 TPS yang tersebar di 17 provinsi.

Prabowo juga menyayangkan adanya institusi pemerintah yang tidak netral serta kecurangan sistematis untuk menciderai demokrasi. "Kami akan siapkan langkah-langkah hukum," kata dia.

Secara terpisah, SBY meminta semua pihak berhati-hati mengeluarkan pernyataan. Menurut dia, jika merasa ada masalah, sebaiknya dilakukan dengan mekanisme yang semestinya. "Mestinya lebih hati-hati mengatakan pemilu tidak transparan. Kalau ada dugaan masalah, ada mekanismenya," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, di Puri Cikeas, Bogor, Jabar, kemarin.

Meski demikian, SBY mempersilakan semua orang berpendapat karena itu adalah hak setiap orang. Namun, SBY mengingatkan kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain. "Saya kira kita bisa menilai pilpres transparan atau tidak," kata .
Peta Kemenangan SBY
1. Aceh 93,51% 2. Sumut 70,09% 3. Sumbar 79,89% 4. Kepri 68,13% 5. Jambi 73,73%
6. Sumsel 54,37% 7. Bengkulu 57,86% 8. Lampung 64,93% 9. Babel 42,96%
10. Banten 63,31% 11. DKI 71,32% 12. Jabar 63,22% 13. Jateng 53,63%
14. DIY 58,80% 15. Jatim 61,27% 16. NTB 68,90 17. Kalbar 51,83%
18. Kalteng 63,79% 19. Kalsel 66,57% 20. Kaltim 42,80% 21. Sulut 59,06%
22. Maluku 56,08%, 23. Papua 79,17%, 24. Papua 79,17%, 25. Papua Barat 70,79%

PEKANBARU - Ada saja kejadian unik saat pemilu. Seperti di Kabupaten Kampar, Riau, gara-gara istri ngotot akan pilih Capres Susilo Bambang Yudoyono (SBY) saat penyelanggaraan Pilpres, sang suami tega cekik sang istri
Kapolres Kampar AKBP MZ Mutaqqin mengatakan bahwa kejadian ini terjadi di rumah mereka di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Timur. Dia menceritakan, penganiayaan itu berawal saat Yusriani (30) akan berangkat ke TPS untuk mencontreng.

Saat itu kebetulan sang suami yakni Abubakar (33) kebetulan juga akan menconterang. Sebelum berangkat, sang suami berpesan pada istrinya agar mencontreng Jusuf Kalla.

Tetapi sang istri menolak permintaan suaminya dengan alasan dia sudah punya pilihan yakni pilih SBY. Mendengar jawaban itu suami terus mendesak, namun istrinya tetap ngotot akan pilih SBY sehingga keributan tidak bisa dihindarkan.

"Kemudian sang suami menganiaya dengan mencekik, mencakar leher istrinya dan kemudian membakar formulir C 4 milik istrinya," kata Kapolres, Rabu (8/7/2009).

Kejadian penganiayaan ini baru bisa dilerai setelah para tetangga memisah pasangan suami istri ini. Akhirnya suami dilaporkan ke kantor polisi dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)."Sekarang Abu Bakar telah kita tetapkan jadi tersangka, kasusnya masih kita proses," pungkasnya--Sumber--

Ringkasan ini tidak tersedia. Harap klik di sini untuk melihat postingan.